MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam menata wajah kota dari kesemrawutan menuju estetika yang tertib dan nyaman, terus menuai dukungan.
Langkah tegas namun humanis yang dilakukan dalam penertiban lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas saluran drainase mendapat apresiasi dari kalangan legislatif.
Kini, dukungan terhadap langkah penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar, terus mengalir, apresiasi datang dari Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, yang menilai kebijakan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin telah mengembalikan hak-hak masyarakat, khususnya pejalan kaki.
Ari Ashari Ilham, merupakan Fraksi NasDem, siap “pasang badan” mengawal Pemkot dalam penataan lapak liar.
Politisi NasDem itu juga menyampaikan bahwa selama pergantian kepemimpinan wali kota dari tahun ke tahun, dirinya baru kali ini melihat progres penataan kota yang dinilai lebih nyata dan terukur.
Menurutnya, meski masa kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin baru berjalan sekitar satu tahun, perubahan mulai terlihat, terutama dalam penataan ruang publik dan pengembalian fungsi fasilitas umum.
“Akhirnya Kota Makassar punya Wali Kota Munafri yang benar-benar membuktikan kinerja. Penataan kota lebih maju, lebih tertib, dan mulai terlihat arah pembangunannya,” tutur Ari Ashari, Senin 16 Februari 2026.
Ari bahkan mengaku, dalam kurun waktu puluhan tahun pergantian kepemimpinan di Kota Makassar, dirinya baru merasakan adanya langkah penataan yang konsisten seperti saat ini.
“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kerja-kerja Pak Wali. Puluhan tahun baru saya rasakan ada Wali Kota yang bekerja seperti ini,” ungkapnya.
Menurut Ari Ashari Ilham, sebagai wakil rakyat dirinya mendukung penuh kebijakan penataan kota, khususnya penertiban lapak PKL yang selama ini berdiri di atas saluran drainase dan fasilitas umum.
Ia menilai, persoalan penataan PKL bukanlah hal mudah. Apalagi, sejumlah lapak telah berdiri selama puluhan tahun dan bahkan diduga telah dikomersialkan oleh oknum tertentu.
“Menertibkan PKL itu bukan perkara sederhana. Banyak yang sudah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar. Penertiban dilakukan melalui proses komunikasi dan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga pelaksanaannya di lapangan relatif berjalan kondusif tanpa gesekan berarti.
Sekretaris DPD NasDem Kota Makassar, ini menilai pola pendekatan persuasif yang dikedepankan Pemkot menjadi kunci keberhasilan penataan tersebut.
Pemerintah tidak semata-mata menggunakan pendekatan penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan.
“Alhamdulillah, kita lihat di lapangan hampir tidak ada gesekan. Artinya pendekatan yang dilakukan sudah tepat. Pemerintah hadir bukan untuk menekan, tetapi untuk menata dan mencarikan solusi,” jelasnya.
Politisi NasDem itu juga menyampaikan bahwa selama pergantian kepemimpinan wali kota dari tahun ke tahun, dirinya baru kali ini melihat progres penataan kota yang dinilai lebih nyata dan terukur.
Ari menuturkan, dirinya memberikan apresiasi kepada Wali Kota beserta seluruh jajaran yang dinilai serius memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki di Kota Makassar.
Menurutnya, selama ini banyak wilayah di Makassar yang dinilai mengancam keselamatan pejalan kaki karena trotoar dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan lain.
Akibatnya, pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan karena tidak dapat menggunakan trotoar sebagaimana mestinya.
“Semua masyarakat Makassar punya hak yang sama, termasuk pejalan kaki. Jangan sampai hak mereka terabaikan hanya karena trotoar dimanfaatkan untuk kepentingan lain,” bebernya.
Dia menegaskan bahwa, penataan kota sudah tepat, karena menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak.
