MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu 10 Juni 2026.
Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilakukan secara nasional untuk menghimpun data menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas perekonomian Indonesia.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dihadiri Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, serta para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi 2026 sangat penting menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi riil berbagai hal pembangunan di Kota Makassar, termasuk perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika perkembangan ekonomi yang semakin kompleks.
Termasuk pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, hingga ekonomi digital.
“Data yang dihasilkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha,” ujar Munafri.
Dia menjelaskan, hasil sensus memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, potensi sektor unggulan, hingga tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi di berbagai sektor.
Menurut Munafri, Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur membutuhkan data yang valid dan akurat untuk mendukung proses perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Dengan data yang kuat, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, sekaligus menentukan langkah intervensi yang tepat terhadap sektor yang masih memerlukan dukungan.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan misi strategis nasional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” jelasnya.
Munafri menambahkan, data hasil sensus juga akan menjadi acuan penting dalam mendorong iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat akan menentukan kualitas data yang dihasilkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
