MEDIASINERGI.CO WAJO — Kabupaten Wajo mendapat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.560 unit di tahun 2019. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perkimta Kabupaten Wajo H. Muh. Nasir pada sosialisasi kabupaten/kota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2019 di Gedung Darmawan, Selasa 2 Juli 2019 kemarin.
H. Muh. Nasir menjelaskan dari jumlah bantuan program BSPS tersebut terdiri dari BSPS strategi 390 unit rumah yang tersebar di 4 Kecamatan 18 desa dan kelurahan, BSPS reguler 1.000 unit rumah yang tersebar di 9 Kecamatan 49 desa dan kelurahan dan BSPS dana alokasi khusus ( DAK ) jumlah 170 unit rumah yang tersebar di 3 Kelurahan di Kecamatan Tempe.
“Total bantuan stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Wajo sebanyak 1560 unit masing-masing kepala keluarga mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 17.500.000,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa, program BSPS sangat membantu masyarakat Kabupaten Wajo dalam memenuhi kepemilikan rumah yang layak huni.
“BSPS merupakan program pemerintah yang mendorong masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah layak huni dalam arti memenuhi syarat kesehatan, keamanan, kontruksi bangunan dan kecukupan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat tentang bantuan stimulan Perumahan swadaya,” Muh. Nasir
Pada prinsipnya, lanjutnya, BSPS berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan melaksanakan dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya.
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan Ir. Andi Mappalalo Gau Tantu mengatakan bahwa pembangunan perumahan diharapkan dapat mempengaruhi jiwa masyarakat, sehingga jiwanya menjadi tenang. Perumahan seperti ini banyak di ibu kota provinsi dan negara, program ini terkait program sejuta rumah oleh PUPR, Provinsi dan Kabupaten serta bedah rumah.
“Porsi terbesar ada di Kabupaten Wajo dengan jumlan BSPS sebanyak 1560 unit rumah. Program ini ada kerjasama dengan Kejaksaan karena perumahan ini memang untuk masyarakat miskin,” ujarnya.
