Home / Advertorial

Selasa, 23 November 2021 - 11:42 WIB

Kadis Kominfotik Wajo Buka Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan SPAN dan LAPOR

Kepala Diskominfotik Wajo Dwi Apriyanto membuka Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dilaksanakan di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Wajo, Selasa (23/11/2021).--safar--

Kepala Diskominfotik Wajo Dwi Apriyanto membuka Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dilaksanakan di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Wajo, Selasa (23/11/2021).--safar--

MEDIASINERGI.CO WAJO — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, Dwi Apriyanto mewakili Bupati Wajo membuka Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dilaksanakan di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Wajo, Selasa (23/11/2021).

Turut hadir para Pejabat Struktural dan Pejabat penghubung SP4N LAPOR dari setiap OPD, mewakili direktur PDAM dan Andi Faisal sebagai pemateri dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga:  Wajo Termasuk Rawan Bencana, Kementerian Sosial Setujui Usulan Pemkab Wajo

Melalui sambutan Bupati Wajo yang dibacakannya, Dwi Apriyanto menyampaikan bahwa sesungguhnya SP4N LAPOR tidaklah asing bagi kita semua, karena sejak tahun 2018 dimana Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

“Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, masyarakat yang dulu melapornya melalui Kotak Pos 5000 beralih ke SP4N LAPOR! yang dengan aplikasi ini, maka segala jenis pengaduan dan kategorinya serta penyelesaiannya terpantau secara langsung, terbuka dan cepat oleh Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga:  Puluhan Kalompok Wanita Tani Ramaikan Pasar Murah di Pinrang

Jadi kalau perangkat daerah menerima aduan masyarakat, lanjut Dwi sesungguhnya bukan saja Pemerintah Daerah yang melihatnya akan tetapi sampai ke pemerintah pusat. Ini yang perlu kita pahami bersama.

“Berbagai permasalahan kependudukan, kepegawaian, layanan kesehatan, penertiban dan pengelolaan sampah serta penataan ruang wilayah selalu menjadi topik aduan dan aspirasi masyarakat. Sedangkan aduan dan aspirasi terbanyak didominasi adanya permintaan perbaikan jalan atau jembatan,”tuturnya.

Share :

Baca Juga

Advertorial

Anak Cucu La Patau Matanna Tikka Bakal Berkumpul di Bone, Haul ke-312 Disiapkan Meriah

Advertorial

Dosen FT UNM Gelar Pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi Guru IGTKI Kecamatan Pattallassang, Dorong Inovasi Pembelajaran Berbasis Digital

Advertorial

Dosen UNM Dampingi Remaja Parambambe Kelola Sampah dengan Teknologi IoT

Advertorial

Tingkatkan Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar: Dosen Fakultas Teknik UNM Gelar Pelatihan Coding Menggunakan Code.org

Advertorial

Wajo Benahi Data Pembangunan, Seluruh OPD Dikumpulkan di Diskominfotik

Advertorial

BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Kredit Konstruksi Rp17,5 Miliar, Makin Mudahkan Peserta Miliki Rumah

Advertorial

Kominfotik Wajo Ikut Kerja Bakti Gerakan Indonesia Asri, Andi Musdalifah: Kebersihan Tanggung Jawab Bersama

Advertorial

Bupati Wajo Ingatkan ASN Tidak Live di Media Sosial Selama Jam Kerja