LINTASCELEBES.COM BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Wajo di bawah kepemimpinan Bupati Wajo, Amran Mahmud dan Wakil Bupati, Amran kembali menorehkan penghargaan tingkat Nasional.
Penghargaan Nasional kali ini dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yaitu Perlindungan Konsumen untuk Kategori Pasar Tertib Ukur. Dari 109 Daerah se-Indoenesia yang menerima penghargaan kategori ini, Hanya ada sembilan Daerah di Sulsel termasuk Kabupaten Wajo.
Yang menarik adalah Bupati Wajo, Amran Mahmud mewakili Kabupaten/Kota dari Regional IV menerima penghargaan ini yang diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan pada acara Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen yang digelar di Pullman Bandung Grand Central, Kota Bandung, Jawa Barat, Jum’at (10/11/2023).
Bupati Wajo terpilih mewakili penerimaan penghargaan secara simbolis karena memiliki jumlah pasar terbanyak di regional IV. Dari 14 Kabupaten/Kota dengan 49 Pasar Tertib Ukur, 11 Pasar diantaranya adalah di Kabupaten Wajo.
Amran Mahmud yang dikonfirmasi usai menerima penghargaan meyebut bahwa penghargaan tersebut diterima berkat sinergitas dan kerjasama yang baik antara seluruh stakeholder, khususnyaDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Perindagkop) dan UMKM serta masyarakat dalam hal ini pedagang.
“Sehingga penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat, khususnya para pedagang di Pasar yang telah memiliki alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sesuai ketentuan,” ucap Amran Mahmud.
Ketua PMI Wajo ini berharap agar penghargaan ini tidak membuat semua puas untuk terus meningkatkan kualitas perlindungan konsumen, salah satunya dengan menggunakan UTTP sesuai ketentuan. Apalagi, penataan pasar adalah salah satu dari 25 program kerja nyata-nya bersama Wakil Bupati.”Jadikan penghargaan ini sebagai spirit untuk terus menggunakan alat ukur, timbang dan takar yang lebih baik dan sesuai ketentuannya,” harapnya.
Selain kepada OPD terkait dan masyarakat, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Wajo ini juga mengapresiasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang terus membina dalam penataan pasar.
