“Pembentikan tim terpadu ini menjadi bagian untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Pj. Gubernur juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi hukum sehingga masyarakat dapat memahami terkait langkah-langlah yang dilakukan ketika akan melakukan perbuatan hukum.
“Pemahamam hukum sangat penting karena hidup dan interaksi sehari-hari kita sangat berhubungan dengan hukum,” Kata Bahtiar.
Sementara itu, Kepala Kejati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan bahwa Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pembentukan Tim Terpadu Pelayanan Hukum, optimalisasi kualitas dan kuantitas pelayanan hukum dan optimalisasi capaian kinerja pelayanan Hukum.
Selain Kemenkumham Sulsel, Pimpinan Fakultas Hukum Unhas bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Kanwil BPN Sulsel, Kanwil Kemenag Sulsel, Ketua KPU Sulsel, dan Ketua Bawaslu Sulsel juga turut menandatangani MoU yang masa berlakunya selama tiga tahun.(antara)
