Winarno menjelaskan, untuk pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi setiap awal pekan mengikuti rapat secara daring melalui zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri dan stakeholder terkait. Sementara untuk penanganan stunting dan gizi buruk, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota telah meluncurkan aplikasi Inzting untuk lebih massif lagi melakukan penanganan terhadap masalah tersebut.
Masalah kemiskinan ekstrim, lanjutnya, juga menjadi konsen Pemerintah Provinsi karena masih adanya sejumlah daerah di Sulawesi Selatan yang mengalami kasus kemiskinan ekstrim. Sementara terkait dengan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, Pj Gubernur Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai terobosan bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forkopimda.
“Kemudian (ada juga program) Kemudahan Pelayanan Publik dan Investasi, Sinergi Program Prioritas Nasional dan Daerah, dan yang terakhir Stabilitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum. Mulai dari poin satu sampai poin tujuh tidak akan terlaksana dengan baik jika stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum tidak terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Khusus terkait inflasi, Winarno menambahkan, di tahun 2023 ini tepatnya di Bulan November tingkat inflasi di Sulawesi Selatan tercatat 2,79 persen dan angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 2,86 persen. Angka inflasi tersebut merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. (r)
Editor: Manaf Rachman
