MEDIASINERGI.CO — Calon wakil presiden nomor urut 3 yakni Mahfud MD resmi mengumumkan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI.
Pengumuman itu disampaikan Mahfud di depan Pura Ulun Danu yang terletak di tengah Danau Tirta Gangga, Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, Rabu 31 Januari 2024
“Hari ini saya sudah membawa surat untuk disampaikan ke presiden tentang masa depan politik saya yang belakangan menjadi perbincangan publik,” ujar Mahfud.
“Kalau di Jawa itu ada istilah tinggal glanggang colong playu, pergi begitu saja. Saya tidak mau pergi begitu saja. Tapi, saya dengan penuh kehormatan akan menghadap kepada presiden dan menyampaikan permohonan itu,” kata dia.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, berpendapat Mahfud bakal memanfaatkan masa kampanye yang tersisa untuk mengkritik Jokowi secara terbuka. Menurut dia, hal tersebut bisa berpengaruh secara elektoral meskipun tidak besar.
“Secara elektoral, dampaknya tentu ada tetapi tidak besar. Tetapi, dampak elektoral tersebut juga harus bersaing dengan narasi yang dimainkan oleh Anies-Imin,” ujar Arifki kepada Wartawan
“Di momentum waktu yang pendek ini, jika pilpres dua putaran tentu Ganjar-Mahfud harus bisa memastikan masuk ke putaran dua dulu,” sambungnya.
Arifki menilai langkah politik Mahfud yang mengundurkan diri cukup baik untuk membangun personal branding meskipun dilakukan dua pekan menjelang hari pencoblosan.
Menurut dia, Mahfud seperti ingin memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meyakinkan publik mengenai integritas politiknya.
“Secara positioning politik langkah Mahfud MD mundur itu terlambat, karena tidak bisa lagi memanfaatkan posisinya di luar kekuasaan pada momentum debat cawapres. Kayaknya filosofi yang dipakai oleh Mahfud MD lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” tutur Arifki.
Meskipun begitu, lanjut dia, keputusan untuk mundur membuat Mahfud lebih leluasa mengkritik pemerintahan Jokowi. Argumen-argumen Mahfud bakal lebih bunyi terhadap elektoral.
Selain itu, terang Arifki, keputusan mundur Mahfud membawa pesan politik untuk menteri lainnya di kabinet Jokowi yang kontra dengan narasi keberlanjutan. Menteri yang pada satu sisi ingin tetap berada di pemerintahan Jokowi, tetapi di sisi lain ingin oposisi dan perubahan pasca-2024.
“Tidak bisa dipungkiri, partai pengusung paslon 1 dan 3 masih banyak yang berada di pemerintahan. Namun, dari segi beban politik paslon 3 lebih berat melawan branding kedekatannya dengan Jokowi dibandingkan paslon 1,” kata Arifki.
