MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, menggandeng Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, melakukan diskusi dengan tema ‘Serial Diskusi Tentang Perempuan Dalam Perspektif Industri Media,’ di Hotel Karebosi Premier, Makassar, Selasa 27 Februari 2024.
Dalam diskusi hari ini, membahas tentang Implementasi Undang-Undang dan Kebijakan Perlindungan Perempuan Tahap ke-5, pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kota Makassar TA 2024.
Wakil Ketua Organisasi PWI Sulsel, Ir. H. Abdul Manaf Rachman mengatakan, di DPPPA Kota Makassar saat ini jumlah kasus selalu meningkat setiap tahun. “Jadi bisa saja peningkatan itu terjadi dari dampak pemberitaan itu sendiri,” ujarnya.
Mengapa Dewan Pers membuat aturan tentang pedoman penulisan ramah anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. “Dan itu generasi yang harus dijaga, demi kelangsungan suatu bangsa,” jelas H. Abdul Manaf yang merupakan Pimred Media Sinergi.
Kemudian, Dewan Pers juga merasa prihatin jika seorang wartawan selalu menulis berita dengan secara vulgar, karena dalam kode etik sudah diatur, ada hal-hal yang tidak perlu diungkap ke publik.
Lanjut H. Manaf menyampaikan bahwa, pedoman pemberitaan ramah anak ini mendapat dukungan kolaborasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
“Jadi melihat kondisi yang semakin memprihatinkan pemberitaan-pemberitaan di media, sehingga Dewan Pers yang mengayomi para wartawan di Indonesia, merasa tertarik untuk menyusun sebuah pedoman pemberitaan ramah anak,” tutupnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, Achi Soleman, S.STP, M.Si mengatakan, di DPPPA sendiri bisa diukur dari indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
“Nah, kalau dari IDG dan IPG ini kita bisa melihat ternyata Makassar ini diatas rata-rata nasional dan rata-rata provinsi Sulawesi Selatan. Ini bisa diukur dari monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan,” jelasnya.
“Perlu saya sampaikan bahwa, ini bukan kerja sendirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan tetapi ini kerja sinergitas dan kolaborasi termasuk teman-teman media. Karena kalau di Kota Layak Anak, ada juga pengukuran untuk Kota Layak Anak. Salah satu kontribusinya adalah peran penting media massa,” sambung Achi Soleman.
Mengapa kami mengundang Bapak/Ibu sekalian, karena salah satu indikator dari keberhasilan untuk perlindungan perempuan dan anak dari media massa. Salah satunya adalah ketika ada korban terkait perempuan dan anak, perspektif yang harus dibangun jangan sampai dia sudah menjadi korban terus menjadi korban lagi.
“Saya yakin Bapak/Ibu yang hadir disini dari beberapa media, kita mempunyai persepsi yang sama, jika ada korban jangan lagi dia menjadi korban. Misalkan, inisial nama yang dimaksud namanya jangan dikasih panjang, terus jangan dikasih jelas alamatnya. Etika dalam pemberitaan itu yang kami harapkan,” ujarnya.
Diakhir keterangannya, Achi Soleman mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman Pengurus PWI Sulsel karena sudah berkenan hadiri memberikan masukan dan kritikan yang membangun untuk perempuan dan anak di Kota Makassar.(jk)
Editor: Manaf Rachman
