MEDIASINERGI.CO WAJO — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara.
Saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023. Presiden juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukanlah sekadar prestasi, melainkan kewajiban bagi kita semua dalam pengelolaan APBN dengan baik. Ini adalah uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik setiap tahunnya,” ujar Presiden Joko Widodo, dikutip dari setkab.go.id.
“Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016,” kata Ketua BPK RI Isma Yatun dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat , Senin 8 Juli 2024.
Penyampaikan LHP LKPP ini juga menyertakan Wapres Ma’ruf Amin. Hadir juga sejumlah menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Thahjanto, Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi, Menkop UKM Teten Masduki.
Tampak juga, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, MenPAN-RB Azwar Anas, Menlu Retno Marsudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono.
Kemudian para ketua lembaga/instansi di antaranya, Ketua DPR Puan Maharini, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Pj.Bupati Wajo Andi Bataralifu bersama Bupati/Walikota dan Gubernur se-Indonesia.
Di akhir sambutannya, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah segera menindaklanjuti rekomendasi dari pemeriksaan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
Andi Bataralifu menyampaikan bahwa apa yang di sampaikan oleh bapak Presiden, bahwa WTP bukanlah prestasi, melainkan bentuk kewajiban untuk mengelola keuangan APBN secara baik dan bertanggung jawab karena ini uang rakyat, “ini patut kita dukung dan berkomitmen untuk wujudkan tata kelola laporan keuangan yang lebih baik dalam membangun pemerintahan yang kuat demi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (r)
