MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Semenjak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029 pada 20 Oktober lalu, seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan dan cita-cita ke pundak beliau.
Betapa tidak, sejak resmi memimpin Indonesia, Prabowo-Gibran langsung bergerak cepat dengan membentuk menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.
Menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih ada yang berlatar belakang profesional dan dari partai politik.
Salah satu dari sekian menteri di jaman Presiden Jokowi yang tergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu Sri Mulyani (Menteri Keuangan).
Kementerian Keuangan pada periode ini langsung dibawah Presiden Prabowo. Beda dari kabinet-kabinet sebelumnya. Kali ini Prabowo akan sangat ketat soal APBN dan kebijakan keuangan.
Menurut Sri Mulyani, karena sektor perekonomian ada banyak, jadi perlu sistem yang fokus dan strategis untuk mengendalikan keuangan negara. “Kapasitas kewenangannya juga lintas sektor, sehingga Prabowo akan sangat-sangat mengawasi kementrian ini,” ujar Sri Mulyani.
Selain kementrian keuangan, Prabowo juga akan fokus ke pajak properti. Pajak properti dipangkas jadi 16%, Developer diprediksi banjir orderan rumah baru.
Selain pajak perusahaan, pajak properti kabarnya juga akan diturunkan hingga 16% dengan detail sebagai berikut, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5%, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.
Tak hanya itu, tenor KPR akan diperpanjang sampai 30 tahun dengan pembangunan 3 juta rumah per tahun. ” Ini merupakan salah satu cara mendorong industri properti untuk katrol pertumbuhan ekonomi dengan skala lebih luas,” ungkap Prabowo.
Presiden Prabowo juga rencananya akan memangkas pajak perusahaan menjadi 20%. Lampu hijau UMKM dan Pengusaha Lokal. “Ini selaras dengan strategi pertumbuhan ekonomi 8%. Saya juga akan berencana memangkas Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebanyak 2% dari 22% menjadi 20%,” jelasnya.
Keresahan bossman akan pajak di Indonesia akhirnya mulai memberikan titik terang, karena ini jadi benalu para pengusaha untuk bisa scale up, terutama dari UMKM yang jadi tulang punggungnya ekonomi bangsa. “Dengan pajak perusahaan yang nominalnya lebih wajar, diharapkan daya saing usaha juga makan masif,” ungkap Prabowo.
Di program Presiden Prabowo selanjutnya ialah mengurangi impor sejahtera pangan 5 tahun ke depan.
Presiden Prabowo Subianto akan menargetkan 4 sampai 5 tahun Indonesia akan siap menjadi lumbung pangan dunia yang mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat. Hal ini diharapkan bikin Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor.
Rencananya, Prabowo bakal merealisasi swasembada komoditas secara bertahap dengan skala prioritas utama ada di beras dan jagung.
