MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar Rapat Kerja Khusus (Rakersus) di Bali (07/02/2025) menuai kritik tajam dari DPRD Kota Makassar.
Legislator Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran yang bertentangan dengan instruksi Presiden terkait efisiensi belanja daerah.
Legislator dari Partai Demokrat ini mempertanyakan urgensi penyelenggaraan Rakersus di luar Makassar. Menurutnya, selain membebani anggaran, kebijakan ini juga tidak sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang efektif.
“Apakah Pemkot Makassar mengindahkan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas. Kenapa tidak dilakukan di Makassar saja,” tegas Tri Sulkarnain, Kamis 6 Februari 2025.
Selain efisiensi, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tim transisi Wali Kota terpilih dalam pembahasan Rakersus. Hal ini diperlukan agar penyusunan program kerja sesuai dengan Visi Misi Wali Kota terpilih dan RPJMD Kota Makassar, sehingga keberlanjutan pembangunan bisa terjamin.
Tak hanya itu, Tri Sulkarnain juga menyoroti transparansi keuangan daerah, termasuk laporan sisa kas dan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2023-2024. Ia menegaskan, serapan anggaran harus di audit secara terbuka agar publik mengetahui ke mana aliran dana daerah.
“Penting untuk membahas sejauh mana serapan anggaran sudah dilakukan dan alasan di balik anggaran yang belum terserap,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa transisi kepemimpinan harus berjalan mulus agar program-program prioritas tidak terhambat. Ia juga mengkritisi Pemkot Makassar yang hingga kini belum memberikan undangan resmi kepada tim transisi Wali Kota terpilih untuk ikut dalam pembahasan anggaran.
“Tim transisi perlu memahami kebijakan dan data keuangan pemerintahan sebelumnya agar bisa menyelaraskan program ke depan. Ini penting untuk memastikan Visi Misi Wali Kota terpilih bisa dijalankan dengan baik,” imbuhnya.
Lebih dari sekadar rapat koordinasi, Tri Sulkarnain menilai Rakersus bisa menjadi momentum silaturahmi antara Wali Kota petahana Danny Pomanto dengan Wali Kota terpilih Munafri Arifuddin (Appi). Menurutnya, komunikasi antara dua pemimpin ini sangat penting untuk kelancaran transisi pemerintahan.
“Apakah Wali Kota terpilih akan melanjutkan program yang ada atau mengajukan anggaran parsial, semuanya perlu dikomunikasikan dengan DPRD untuk mempercepat perubahan anggaran,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
