Ia menegaskan bahwa Pemkab Wajo tidak memandang opini WTP sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, penghargaan ini menjadi titik tolak untuk memperkuat disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mendorong pelayanan publik yang lebih baik.
“WTP adalah tanggung jawab. Kami akan menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK agar pengelolaan keuangan semakin tertib, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Kami juga berharap BPK terus memberikan pembinaan dalam semangat perbaikan berkelanjutan,” imbuhnya.
Andi Rosman yang merupakan alumnus STPDN Jatinangor ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo atas kontribusi dan kerja sama lintas sektor dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang kredibel.
“Keberhasilan ini harus menjadi pelecut semangat bagi seluruh ASN agar tetap profesional, adaptif, dan peka terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pelayanan prima dan pengabdian terbaik kepada negara adalah orientasi utama dari capaian ini,” tandasnya.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Wajo mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang berhasil menjaga integritas fiskal secara berkelanjutan di tengah tantangan pengelolaan sumber daya dan tuntutan publik yang semakin kompleks.(Jk-eddy)
