Munafri, menjelaskan tujuh program prioritas yang menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kota Makassar.
Politisi Golkar itu menyebut bahwa program-program unggulan tersebut disusun tidak hanya sebagai pemenuhan janji politik, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mendukung visi nasional Indonesia Emas 2045.
Tujuh program prioritas Munafri-Aliyah tersebut antara lain, pertama pembangunan stadion bertaraf internasional sebagai fasilitas olahraga modern.
Kedua, pembangunan Makassar Kreative Hub, sebagai pusat kreativitas dan pengembangan skill dan keterampilan generasi muda.
Ketiga, digitalisasi layanan publik melalui Makassar Super App, guna menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.
Keempat, pemasangan instalasi air bersih gratis, untuk meningkatkan layanan dan cakupan air bersih ke seluruh wilayah Makassar.
Kelima, penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa SD, SMP, dan pendidikan setara lainnya, melalui pemberdayaan UMKM lokal.
Keenam, gratis iuran sampah bagi masyarakat prasejahtera, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujufkan tata kelola yang inklusif dan keadilan serta mendukung pengurangan beban biaya hidup masyarakat prasejahtera.
Ketujuh, perluasan jaminan sosial bagi masyarakat Makassar, untuk memastikan terpenuhinya hak dasar warga kota. Khususnya masyarakat rentan (perempuan, anak-anak, disabilitas) di Kota Makassar.
Wali Kota menegaskan bahwa RPJMD ini telah disusun melalui proses panjang dan partisipatif, melibatkan berbagai pihak mulai dari konsultasi publik hingga sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
“Pembangunan Makassar menghadapi tantangan besar seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, perubahan iklim, dan isu sosial. Karena itu, dibutuhkan solusi inovatif, inklusif, dan kolaboratif,” ujar Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi DPRD sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan penganggaran. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha, komunitas, organisasi masyarakat, dan media menjadi kunci suksesnya pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk akuntabilitas, Pemkot Makassar akan melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMD, serta menyampaikan laporan secara terbuka kepada masyarakat dan publik.
“Kami ingin RPJMD ini menjadi kompas pembangunan yang konkret dan terukur, sehingga di akhir masa jabatan, masyarakat bisa merasakan perubahan nyata,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
