Home / Nasional

Senin, 29 September 2025 - 11:47 WIB

Dewan Pers Menilai Pencopotan ID Reporter CNN Langgar UU Nomor 40

Titin menegaskan pihaknya sudah mengirim surat resmi ke Istana untuk meminta klarifikasi.

Menurutnya, pertanyaan yang diajukan Diana relevan dengan isu publik dan penting untuk diketahui masyarakat.
Reaksi keras juga datang dari Dewan Pers.

Di sisi lain, Mensesneg menegaskan pemerintah menghormati peran pers dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pernyataannya Mensesneg memastikan akan bakal mencari jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak.

Baca Juga:  DKPP Resmi Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari

“Ya kita cari jalan keluar terbaik lah,” ujarnya kepada wartawan.

Mensesneg juga menyebut bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan BPMI dan memerintahkan untuk mengadakan pertemuan antara Istana dengan CNN Indonesia.

Rencananya pertemuan kedua belah pihak akan dilaksanakan hari Senin (29/9).

“Jadi besok (hari ini), kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” jelas Prasetyo Hadi.

Baca Juga:  Saudi Akan Segera Kembali Terima Jamaah Umrah Mulai 14 Maret

Ia menyebut setiap insiden yang menimpa pekerja media akan ditinjau secara hati-hati agar tidak mengganggu hubungan antara pemerintah dan insan pers.

Respons ini diharapkan bisa menjadi titik awal penyelesaian kasus pencabutan ID pers di Istana, ujar Mensesneg seperti yang dilansir oleh Sinar Harapan online. (*)

Share :

Baca Juga

Nasional

Menunggu Titah dari Kalteng, Jalan Keluar Jebakan HPM Tinggi Pasir Kuarsa Kepri

Nasional

Ketum PWI Pusat Pimpin Delegasi Indonesia ke General Assembly CAJ di Kuala Lumpur

Nasional

Pekan Kedua April 2027, Lampung Tuan Rumah HPN dan Porwanas

Nasional

Gema Paskah Nasional 2026, Saat Puluhan Ribu Umat dan Tokoh Bangsa Bersatu di Manado

Nasional

Presiden RI Prabowo Subianto Beri Penghormatan Terakhir Tiga Prajurit TNI Gugur di Misi UNIFIL

Nasional

Menlu Sugiono Ucapkan Belasungkawa atas Gugurnya Prajurit UNIFIL di Lebanon

Jakarta

PWI: Kemerdekaan PERS Bagian dari HAM

Nasional

APKLI Minta Kepala Daerah Moratorium Pemberian Izin Retail Modern