“Secara filosofis, rancangan ini berangkat dari prinsip bahwa keterbukaan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran dan program pembangunan,” jelas Amran.
Politisi Partai Gelora itu menuturkan, dengan hadirnya Ranperda ini, diharapkan akan terbentuk standar layanan informasi yang lebih teratur. Lebih dari itu, masyarakat akan memiliki ruang lebih luas untuk terlibat dalam pengawasan dan memberikan masukan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
Sementara Ketua DPRD, Firmansyah Perkesi, menekankan bahwa pengajuan Ranperda ini adalah bukti nyata bahwa DPRD menjalankan fungsi legislasi secara efektif, progresif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Raperda ini lahir dari inisiatif Bappemperda dan telah melalui seluruh mekanisme internal sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan tugas secara prosedural, tetapi juga menghadirkan regulasi yang berdampak langsung,” tegasnya.
DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Wajo dapat menugaskan perangkat daerah terkait untuk mendampingi Panitia Khusus dalam pembahasan lanjutan.(ADV)
