Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Hurmin, SE, mengaku terkesan dengan tata kelola pemerintahan dan tingginya PAD Kota Makassar.
Ia menyebut Kabupaten Sarolangun merupakan daerah yang relatif baru, berusia 27 tahun, dengan PAD yang masih terbatas, yakni sekira Rp100 miliar.
“Kami hadir di Makassar untuk belajar. PAD Makassar sangat tinggi, sementara PAD Sarolangun masih minim. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk mencari formula yang tepat agar pendapatan daerah bisa ditingkatkan,” kata Hurmin.
Hurmin juga menyinggung kondisi keuangan daerahnya yang terdampak pemotongan penerimaan daerah, sehingga pemerintah kabupaten harus melakukan penyesuaian dan perencanaan ulang agar seluruh sektor tetap mendapat perhatian.
Selain itu, ia menyoroti persoalan kepegawaian, khususnya kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, saat menjabat tiga periode sebagai anggota DPRD, pemerintah mendorong tenaga honorer menjadi PPPK karena pembiayaannya ditanggung pusat. Namun setelah dinyatakan lulus, beban gaji dialihkan ke pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, juga, kedua belah pihak juga membahas kinerja ASN, termasuk upaya menertibkan ASN yang tidak disiplin dan mengakali sistem absensi.
Tak hanya itu, Bupati Sarolangun menekankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses jalan, yang menjadi prioritas pembangunan di daerahnya.
Sebagai bagian dari kunjungan, Bupati Sarolangun juga menyampaikan ketertarikannya untuk menikmati kuliner khas Kota Makassar, seperti coto Makassar dan aneka hidangan laut, sebagai pengalaman budaya selama berada di Kota Makassar.
“Kita harap pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antardaerah serta menjadi referensi bagi Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan kualitas tata kelola pemerintahan,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
