MEDIASINERGI.COM MAKASSAR — Tepat satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, masyarakat merasakan langsung perubahan yang dijanjikan saat masa kampanye.
Sejak dilantik 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, pasangan Munafri – Aliyah bergerak cepat menerjemahkan visi dan janji politik ke dalam kerja nyata yang menyentuh kebutuhan warga.
Kini genap 12 bulan atau sekitar 365 hari masa pemerintahan berjalan, arah pembangunan Kota Makassar semakin terukur dan konkret.
Bukan sekadar wacana, sejumlah program unggulan mulai menunjukkan hasil di lapangan, mulai dari penataan parkir liar, pembenahan drainase dan kebersihan lingkungan, penguatan layanan publik, hingga program sosial seperti seragam sekolah gratis yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sektor penataan kota, langkah tegas namun humanis dilakukan dalam menertibkan parkir liar dan lapak yang berdiri di atas fasilitas umum. Pendekatan persuasif yang dikedepankan menunjukkan bahwa pemerintah hadir bukan untuk menghukum, tetapi untuk menata demi kepentingan bersama.
Hasilnya, wajah kota menjadi lebih tertib, akses pejalan kaki lebih nyaman, dan ruang publik kembali pada fungsinya.
Sementara itu, komitmen terhadap kebersihan dan perbaikan infrastruktur lingkungan diwujudkan melalui gerakan cepat di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kanal-kanal yang sebelumnya tersumbat kini rutin dibersihkan, mengurangi potensi banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga.
Di bidang pelayanan sosial dan pendidikan, realisasi program seragam sekolah gratis menjadi bukti keberpihakan pada masyarakat kecil. Program ini bukan hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga menjadi simbol bahwa pemerintah memahami kebutuhan riil warga.
Satu tahun mungkin bukan waktu yang panjang dalam siklus pembangunan kota. Namun dalam rentang waktu tersebut, fondasi perubahan telah diletakkan.
Kepemimpinan Munafri – Aliyah menunjukkan konsistensi antara janji dan realisasi, antara visi dan aksi. Dari janji politik menuju bukti konkret, dari komitmen menuju capaian yang dirasakan, satu tahun ini menjadi penanda bahwa kerja nyata pemerintah hadir untuk masyarakat Makassar.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa memasuki tahun kedua kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, seluruh jajaran pemerintah kota tidak boleh lagi menjalankan program yang bersifat seremonial atau sekadar menggugurkan kewajiban administrasi.
“Saya perlu ingatkan, bahwa masuk tahun kedua harus menjadi fase percepatan program yang berdampak nyata dan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Munafri, dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Munafri–Aliyah (MULIA) yang digelar di Lapangan Karebosi, Jumat 20 Februari 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Makassar, Forkopimda, Ketua TP PKK Melinda Aksa, serta para pejabat dan pegawai lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Munafri yang akrab disapa Appi, menyampaikan pesan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengingatkan agar tidak terjebak dalam pola lama yang mengulang kesalahan tanpa proses pembelajaran.
“Begitu naifnya kita ketika hal-hal yang kemarin dianggap tidak berhasil lalu kita ulang lagi di tahun ini, lalu diulang lagi di tahun berikutnya. Ini tidak akan memberikan dampak apa-apa,” tegasnya.
Menurut politisi Golkar itu, setiap kegagalan harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang. Pemerintah harus membangun budaya pembelajaran, bukan sekadar budaya sektoral.
Dia menilai OPD di lingkungan Pemkot Makassar sejatinya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai.
Namun, persoalan utamanya bukan pada sumber daya manusia, melainkan pada arsitektur berpikir dan sistem kerja yang belum berubah.
“Bukan karena tidak mampu. Tapi karena arsitektur kinerja yang belum berubah. Kita belum mampu mengubah cara berpikir dalam proses pembangunan,” imbuhnya.
Munafri menginginkan model pembangunan lama yang masih berjalan secara administratif, mulai dari RPJMD, Renstra, Renja, kegiatan, hingga laporan.
