“Sebagai motor penggerak pemerintahan, Kemendagri menggunakan berbagai instrumen kontrol, mulai dari evaluasi APBD hingga penataan manajemen kepegawaian. Kita menjalankan prinsip semi-otonomi, di mana ruang kendali pusat tetap ada demi memastikan kebijakan daerah linier dengan visi pembangunan nasional,” tegas Tito.
Senada dengan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan komitmen pemerintah dalam mempercepat renovasi serta pembangunan hunian rakyat sebagai katalisator ekonomi lokal. Target program bedah rumah di tahun 2026 ini dinaikkan secara masif guna menekan ‘backlog’ perumahan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi.
Ia juga memperkenalkan skema terbaru Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah yang menyasar pengembang lokal dan UMKM konstruksi. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan hunian layak bagi masyarakat sekaligus memberikan ‘multiplier effect’ bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan.
“Kami terus mendorong akses hunian yang berkualitas sekaligus memberdayakan UMKM di sektor properti. Dengan dukungan pembiayaan yang mudah, kita optimistis ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat dan inklusif,” pungkas Maruarar.
Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum kepada media ini Rabu (6/5/2026) pagi mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pengakuan nasional terhadap keberhasilan menekan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara. Penghargaan bergengsi ini dipersembahkan kepada seluruh masyarakat di Bumi Benuanta.
“Alhamdulillah dan puji syukur, keberhasilan meraih prestasi ini tentunya merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi lintas sektor terutama dalam membuka lapangan kerja bagi putra-putri daerah serta mengoptimalisasi seluruh potensi masyarakat Kaltara, sehingga dapat meminimalisir angka pengangguran secara signifikan,” tandas mantan Wakapolda Kaltara itu. (*)
