Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, sensus Ekonomi 2026 adalah langkah strategis untuk menghadirkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“Dengan dukungan seluruh masyarakat dan pelaku usaha, kita dapat mewujudkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” jelas Aliyah.
Pada kesempatan ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sekaligus menjadi program prioritas nasional yang memiliki tingkat kompleksitas paling tinggi dibandingkan sensus sebelumnya.
Menurutnya, berbeda dengan sensus penduduk maupun sensus pertanian yang dilaksanakan secara terpisah, Sensus Ekonomi 2026 mengintegrasikan seluruh aspek pendataan dalam satu pelaksanaan sensus.
“Jika sebelumnya ada sensus penduduk dan sensus pertanian, maka Sensus Ekonomi 2026 menjadi yang paling unik sekaligus paling kompleks karena mencakup seluruh kegiatan ekonomi, penduduk, keluarga, hingga usaha,” ujarnya.
Aryanto menjelaskan, seluruh keluarga, penduduk, pelaku usaha, hingga aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah Indonesia akan menjadi objek pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026.
Karena cakupan yang sangat luas tersebut, pemerintah memberikan waktu pelaksanaan selama dua setengah bulan, jauh lebih panjang dibandingkan sensus pada umumnya yang biasanya hanya berlangsung sekitar satu bulan.
Selain itu, selama dua setengah bulan petugas akan mencatat seluruh aktivitas ekonomi dan seluruh keluarga yang ada di setiap wilayah secara serentak di seluruh Indonesia.
“Ini menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan semua pihak,” katanya.
Aryanto menambahkan, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perekonomian kawasan timur Indonesia.
Bahkan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Pulau Sulawesi.
Ia menyebut kontribusi terbesar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan berasal dari Kota Makassar yang mencapai lebih dari 34 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.
“Kalau berbicara ekonomi Sulawesi Selatan, maka Kota Makassar memiliki peran yang sangat besar. Lebih dari 34 persen perekonomian Sulawesi Selatan ditopang oleh Kota Makassar,” tuturnya.
“Karena itu, keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi di Makassar menjadi perhatian khusus bagi kami,” sambungnya.
Menurut Aryanto, posisi Kota Makassar sebagai pusat perdagangan, jasa, investasi, dan hub kawasan timur Indonesia menjadikan kualitas data yang dihasilkan dari kota ini sangat menentukan kualitas data ekonomi Sulawesi Selatan secara keseluruhan.
Karena itu, ia meminta seluruh petugas sensus untuk menjalankan tugas secara profesional dan memastikan tidak ada satu pun keluarga maupun usaha yang terlewat dalam pendataan.
“Suksesnya sensus ekonomi ada dua indikator utama. Pertama, tidak ada keluarga maupun usaha yang terlewatkan. Kedua, kualitas data yang dikumpulkan harus terjamin dan dapat dipertanggungjawabka,” tegasnya.
Untuk mensukseskan pelaksanaan pendataan di Kota Makassar, BPS Sulawesi Selatan mengerahkan sebanyak 934 petugas sensus, jumlah terbesar dibandingkan seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Ratusan petugas tersebut akan menjangkau seluruh wilayah Kota Makassar, termasuk kawasan kepulauan yang menjadi bagian dari wilayah administrasi kota.
“Petugas yang kami kerahkan di Kota Makassar merupakan yang terbanyak di Sulawesi Selatan, yaitu 934 orang,” ungkapnya.
“Mereka akan melakukan pendataan hingga ke seluruh wilayah, termasuk kawasan pulau-pulau. Karena itu kami berharap dukungan penuh dari para camat dan lurah agar proses pendataan berjalan lancar,” lanjut Aryanto.
Dia juga meminta para camat dan lurah sebagai pemangku wilayah untuk membantu mengawal pelaksanaan sensus, memberikan akses kepada petugas, serta mengingatkan apabila ditemukan wilayah yang belum terdata secara lengkap.
Selain itu, Aryanto membuka ruang koordinasi jika terdapat kendala maupun laporan terkait petugas di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti oleh BPS.
“Kami siap melakukan evaluasi apabila ditemukan kendala di lapangan. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh wilayah dapat terdata dengan lengkap dan menghasilkan data berkualitas untuk pembangunan,” bebernya.
Di akhir sambutannya, Aryanto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, yang hadir langsung memberikan dukungan dan semangat kepada para petugas sensus.
“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi yang luar biasa dari Pemerintah Kota Makassar. Kehadiran Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota memberikan motivasi besar bagi seluruh petugas untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
