“Tetapi berdasarkan analisis asesmen BPBD, ada enam kecamatan yang terdampak langsung secara sistemik,” sambung Fadli.
Dia mengimbau masyarakat yang mengalami kekurangan air untuk segera melaporkan kondisi tersebut agar pemerintah dapat melakukan asesmen dan intervensi secepat mungkin.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkot Makassar membuka sejumlah kanal pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih.
Warga dapat menyampaikan laporan melalui tiga jalur, yakni aplikasi Lontara Plus, layanan darurat 112, serta hotline BPBD di nomor 08155112112.
Seluruh kanal tersebut disiapkan agar laporan masyarakat dapat segera diterima dan ditindaklanjuti oleh tim di lapangan.
“Setiap hari kita membuka call center untuk masyarakat yang kekurangan air. Bisa melalui aplikasi Lontara Plus, call center darurat 112, atau hotline BPBD 08155112112. Hotline ini dibuka 24 jam,” terang Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan penanganan kekeringan tidak berhenti pada pendistribusian air menggunakan mobil tangki.
Untuk jangka pendek, pemerintah melakukan intervensi langsung melalui distribusi air bersih ke wilayah terdampak.
Sementara untuk jangka menengah, pemerintah menyiapkan sumber air alternatif agar masyarakat memiliki akses yang lebih mandiri.
Disisi lain, Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan pengerjaan sejumlah titik sumur dalam di beberapa kecamatan.
Menurutnya, keberadaan sumur tersebut diharapkan dapat menjadi sumber air alternatif bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap distribusi air menggunakan mobil tangki.
“Untuk jangka pendek kita langsung melakukan penyaluran ke masyarakat. Untuk jangka menengah, Dinas PU telah melakukan pengerjaan titik-titik sumur dalam di beberapa kecamatan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih mandiri,” beber Fadli.
Selain pembangunan sumber air, Pemkot Makassar juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana).
Program tersebut diharapkan mampu membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kekeringan.
Menurut Fadli, penanganan kekeringan merupakan kerja bersama seluruh unsur Pemerintah Kota Makassar.
Hal itu diwujudkan melalui aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar.
“Ini bukan hanya BPBD yang bergerak. Ini Pemerintah Kota Makassar. Ada aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar,” tegasnya.
Karena itu, ia memastikan Pemerintah Kota akan terus melakukan intervensi selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
Fadli berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan ketika mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Dengan laporan yang cepat, pemerintah dapat segera melakukan asesmen, menentukan kebutuhan, dan mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak.
“Di tengah kesusahan masyarakat, di tengah krisis air bersih, Pemerintah Kota Makassar hadir membuktikan bahwa masyarakat dalam kesusahan tidak sendiri,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
