MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak sekadar menjadi “tukang stempel” dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, kepala OPD harus mengetahui secara utuh program yang dipimpinnya, bukan hanya menerima dokumen yang telah disiapkan bagian perencanaan kemudian memberikan tanda tangan.
“Jangan sampai kita bekerja di masa satu OPD terpengaruh, bisa berjalan otaknya hanya satu kepala bagian perencanaan yang mengatur ini dari tahun ke tahun,” ujar Munafri, Jumat 21 Agustus 2026.
“Kepala OPD-nya jangan saja menjadi tukang stempel, tanda tangan dengan keadaan yang sudah dibuat dari tahun ke tahun,” sambungnya.
Munafri meminta kepala OPD terlibat langsung sejak tahap perencanaan, memastikan setiap program yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) benar-benar siap dilaksanakan. Serta memiliki dokumen pendukung, realistis dari sisi target, serta mampu memberikan manfaat kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat merespon serapan anggaran renda pada rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar.
“Masalah utama pada tahap perencanaan ini selalu menjadi basic dari segalanya,” tegas Munafri.
Menurut Appi, persoalan rendahnya serapan anggaran tidak selalu bermula ketika proses belanja sudah berjalan. Justru banyak masalah sudah muncul sejak tahap paling awal, yakni ketika perencanaan disusun tanpa memperhitungkan kesiapan eksekusi.
Ia mengatakan, setiap kegiatan yang telah masuk dalam DPA harus terlebih dahulu diuji apakah benar-benar ready to execute atau siap dieksekusi.
Jangan sampai kegiatan sudah dianggarkan, tetapi masih menunggu berbagai faktor pendukung, mulai dari material yang belum tersedia, dokumen teknis yang belum lengkap, desain yang belum final, hingga persoalan lokasi dan perizinan.
Oleh sebab itu, orang nomor satu Kota Makassar itu menyoroti pentingnya kepemimpinan dan kedisiplinan kepala kepala OPD dalam menjalankan tugas.
Ia meminta para kepala dinas tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan yang menjadi teladan bagi seluruh jajaran.
“Pekerjaan menjadi kepala OPD bukan pekerjaan nyambi. Ini pekerjaan yang sangat penting, vital, menyangkut kehidupan orang banyak, menyangkut kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh kepala SKPD, agar tidak hanya menjadi “tukang stempel” yang menyerahkan seluruh pemahaman teknis kepada bawahannya.
“Kita habis monev, syaa tidak mau kepala SKPD, kepala puskesmas juga cuma jadi tukang stempel. Yang mengerti detailnya adalah kepala bagian perencanaannya yang bisa mengendalikan semuanya. Kepala dinasnya sisa plak-stempel,” sindir Appi.
Munafri menyoroti kebiasaan sebagian OPD yang cenderung mengulang pola perencanaan dari tahun ke tahun tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap kegagalan atau keterlambatan sebelumnya.
Ia meminta kepala OPD memastikan setiap program disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengikuti pola anggaran sebelumnya.
Selain itu, setiap kegiatan harus memiliki desain, dokumen teknis, kesiapan lokasi, target fisik dan target keuangan yang realistis.
Dia juga meminta agar kegiatan yang sejak awal diketahui sulit direalisasikan tidak dipaksakan masuk dalam anggaran.
Sebab, menurutnya, memaksakan program yang belum siap justru berpotensi membuat kualitas kegiatan menurun sekaligus menghasilkan serapan yang rendah.
“Jangan sampai karena mau mengejar tambahan, anggaran di tempatnya besar, akhirnya kegiatan-kegiatannya juga tidak berkualitas. Sisa lagi serapannya, kan jadi repot,” bebernya.
Ia menegaskan, besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan kualitas penganggaran.
“Anggaran yang besar tapi dokumen kesiapannya belum tersedia ini merupakan quality of budgeting, bukan semata-mata persoalan pelaksanaan,” ungkap Munafri.
Menurutnya, keterlambatan yang terus berulang menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pengalaman sebelumnya belum benar-benar digunakan untuk memperbaiki perencanaan.
Appi mengingatkan bahwa optimisme pada awal tahun harus disertai dengan runutan kerja yang jelas.
“Optimisme yang dibangun di awal itu, optimisme yang tidak punya runutan perencanaan yang jelas,” katanya.
Karena itu, setiap OPD harus mampu menjawab secara detail posisi anggarannya, terutama kegiatan yang melalui proses pengadaan.
Munafri meminta dalam setiap evaluasi diketahui berapa persen anggaran OPD yang melalui pengadaan, berapa paket yang sudah masuk proses, berapa yang telah berkontrak, berapa yang belum, serta apa penyebab keterlambatannya.
Termasuk jika terjadi gagal tender, keterlambatan dokumen pengadaan maupun kendala teknis lainnya harus segera diketahui dan dicarikan solusi.
“Jangan hanya melihat serapan, tapi melihat kontrak. Jangan dianggap simpel, karena ini menjadi faktor yang sangat mudah untuk terjadi kegagalan,” tegasnya.
Menurut Munafri, proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan tinggi rendahnya serapan anggaran.
Politisi Golkar itu menyebutkan, perlu OPD memahami seluruh tahapan pengadaan dan tidak menganggap proses tersebut sebagai sesuatu yang sederhana.
Munafri juga menyinggung masih adanya kepala OPD maupun pejabat yang belum mengikuti atau memiliki sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
