MEDIASINERGI.CO JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memaparkan inovasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus).
Program unggulan tersebut, disajikan Appi, dalam program Talkshow Zona Inspirasi secara live berlangsung di Studio Redaksi Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026.
Dalam talkshow bertema “Lontara+ Program Unggulan Pemkot Makassar”, tersebut, Munafri menjelaskan bagaimana transformasi digital dikembangkan Pemkot Makassar untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pelayanan pemerintahan.
“Aplikasi Lontara Plus merupakan layanan publik terpadu atau super app Pemkot Makassar yang kita dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital,” ujarnya.
“Jadi Lontara Plus bisa menampung aspirasi warga berkaitan dengan infrastruktur, kebersihan, masalah sosial, serta kebutuhan masyakat yang disampaikan ke Pemerintah Kota,” sambung Appi.
Menurut Munafri, gagasan tersebut lahir dari kebutuhan untuk menyederhanakan sistem pelayanan yang sebelumnya tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebut, sebelum dilakukan integrasi, terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu tantangan yang mendorong Pemkot Makassar melakukan penyederhanaan dan integrasi layanan.
“Itu poin terpentingnya, dari inisiatif itu kita bangun bagaimana percepatannya, dan itu kita kerjakan apa disampaikan warga ke OPD,” ujar Munafri dalam talkshow tersebut.
Dia menjelaskan, transformasi digital tidak semata-mata berkaitan dengan pembuatan aplikasi. Lebih jauh, digitalisasi harus menjadi instrumen untuk membangun birokrasi yang lebih efektif. Serta mempercepat pelayanan, serta menciptakan ekosistem pemerintahan yang mampu merespons persoalan masyarakat.
Lebih lanjut, mantan CEO PSM itu mengatakan, Pemkot Makassar berupaya mendesain sistem pemerintahan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.
Lanjut dia, Pemerintah Kota tidak hanya dituntut menghadirkan layanan administrasi, tetapi juga harus mampu membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kreativitas, serta pelayanan dasar masyarakat.
“Bagaimana satu cara itu untuk mendesain atau meningkatkan birokrasi, mendesain ekosistem, tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya pendidikan,” katanya.
“Akhirnya kita melihat bagaimana aplikasi itu bisa terkoneksi, dan terbukti berjalan efektif,” lanjutnya.
Menurut Ketua IKA FH Unhas itu, integrasi ratusan aplikasi menjadi satu platform merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat.
Melalui Lontara Plus, berbagai kebutuhan warga diarahkan agar dapat diakses melalui satu pintu digital.
Mulai dari layanan administrasi kependudukan, penerbitan dokumen, layanan kesehatan, informasi pemerintahan dan perkotaan, hingga sejumlah layanan publik lainnya.
Untuk kedepan, konsep tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap proses pelayanan yang sebelumnya mengharuskan warga datang secara langsung ke kantor pemerintahan.
“Teknologi harus ditempatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ini lebih baik dan lebih cepat,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena kebutuhan masyarakat juga terus berubah.
Bagi Munafri, keberadaan teknologi digital bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan.
Salah satu manfaat yang ditekankan Munafri adalah kemampuan teknologi digital dalam membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.
Dikatakan, melalui kanal digital, masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang ditemui di lingkungan masing-masing tanpa harus terlebih dahulu mendatangi kantor lurah, kecamatan, maupun kantor wali kota.
Appi juga memberikan gambaran, warga dapat melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya, seperti saluran air yang tersumbat, kondisi infrastruktur, maupun persoalan fasilitas publik yang membutuhkan respons pemerintah.
“Karena masyarakat itu bisa berbicara tanpa harus dengan lurahnya, tanpa harus dengan camatnya, tanpa harus dengan wali kotanya..Sehingga solusi bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara plus,” ungkapnya.
Menurut dia, pola komunikasi tersebut penting karena pemerintah membutuhkan informasi langsung dari masyarakat untuk mengetahui kondisi riil di lapangan.
Setiap laporan masyarakat kemudian dapat menjadi bagian dari gambaran mengenai kondisi perkotaan yang harus direspons pemerintah sesuai kewenangan dan tingkat urgensinya.
Ini memberikan sebuah gambar kondisi masyarakat, kondisi masyarakat yang ada di perkotaan.
