BCW Soroti Modus Misdeklarasi
BCW juga menaruh perhatian pada modus pelanggaran yang tidak selalu dilakukan melalui jalur tidak resmi.
Dalam pengungkapan terbaru, Suahasil menjelaskan adanya modus perubahan klasifikasi Harmonized System (HS) dan jenis barang dalam pemberitahuan impor untuk mengelabui pengawasan.
Menurut BCW, fakta tersebut menunjukkan penguatan pengawasan tidak cukup hanya dengan menambah patroli laut. Pengawasan juga perlu diperkuat melalui analisis data kepabeanan, profil importir dan pemasok, pola transaksi, asal barang, klasifikasi HS, nilai pabean, serta anomali dalam dokumen perdagangan.
> “Penyelundupan hari ini tidak selalu berbentuk kapal yang masuk diam-diam. Ada yang masuk melalui dokumen, misdeklarasi, permainan jenis barang atau jalur distribusi yang berlapis. Karena itu perang terhadap barang ilegal harus menggabungkan patroli fisik dengan intelijen dan analisis data,” kata Jimmy.
BCW: Informasi Masyarakat Jangan Diabaikan
BCW juga mendorong DJBC memperkuat kanal pengaduan dan informasi masyarakat. Menurut Jimmy, masyarakat, pelaku usaha, pekerja pelabuhan, perusahaan logistik maupun kelompok pemantau sering kali mempunyai informasi awal mengenai pola peredaran barang yang patut diverifikasi aparat.
BCW menyatakan siap membangun komunikasi dan sinergitas kelembagaan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membantu menyalurkan informasi masyarakat secara bertanggung jawab.
> “BCW ingin mengambil posisi sebagai pengawas masyarakat yang independen sekaligus mitra konstruktif pemerintah. Informasi yang kami terima tidak akan langsung kami vonis sebagai pelanggaran. Harus diverifikasi. Tetapi kalau indikasinya kuat, informasi itu harus sampai kepada institusi yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjutinya,” tegas Jimmy.
BCW berpandangan, penguatan Bea Cukai tidak boleh hanya diukur dari banyaknya barang yang berhasil disita. Ukurannya juga harus mencakup kemampuan negara mencegah barang ilegal masuk, membongkar jaringan, menutup celah sistem, menjaga penerimaan negara, melindungi industri dalam negeri, serta memastikan integritas aparat pengawasan.
> “Instruksi Presiden sudah jelas. Pesan Menteri Keuangan juga jelas. Momentum ini jangan berhenti menjadi headline. Perketat perbatasannya, perkuat integritas aparatnya, benahi sistemnya, dan bongkar jaringan besarnya,” pungkas Jimmy Endey. (***)
