MEDIASINERGI.CO
JAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara tidak boleh menjadi titik balik yang menghentikan agenda pembenahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terutama pengawasan perdagangan ilegal, penyelundupan emas, evaluasi internal serta penelusuran potensi penerimaan negara.
Koordinator/Presidium Bea Cukai Watch (BCW), Jimmy Endey, mengatakan Purbaya memang sudah tidak lagi menjabat Menteri Keuangan. Namun sejumlah pekerjaan yang dibukanya kepada publik belum selesai.
“Menterinya boleh berganti, tetapi masalahnya belum selesai. Jangan sampai pergantian Menteri Keuangan justru membuat pihak-pihak yang selama ini merasa tidak nyaman dengan pembenahan kemudian bernapas lega karena menganggap tekanannya sudah berakhir,” kata Jimmy di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menurut Jimmy, BCW tidak ingin berspekulasi apakah pergantian Purbaya disambut gembira oleh sebagian aparatur Bea Cukai.
“Apakah ada yang senang Purbaya tidak lagi menjadi Menteri Keuangan? Kami tidak tahu dan tidak akan berspekulasi. Tetapi kalau selama ini ada aparatur yang merasa terganggu oleh pengawasan ketat, evaluasi kinerja dan tuntutan pemberantasan penyelundupan, pergantian menteri jangan dipersepsikan sebagai berakhirnya agenda tersebut.”
BCW justru mencatat pernyataan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama setelah pergantian Menteri Keuangan yang menegaskan bahwa tidak terdapat perubahan arahan maupun prioritas penindakan di bawah Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Menurut Jimmy, pernyataan itu perlu dibuktikan dalam beberapa bulan mendatang.
“Kalau dikatakan tidak ada yang berubah, BCW akan pegang pernyataan itu. Artinya penindakan harus terus meningkat, pembenahan internal harus berjalan, penyelundupan harus dibongkar sampai ke jaringan dan penerimaan negara yang bocor harus dikejar.”
Warisan Purbaya Bukan Sekadar Pernyataan
BCW menilai terdapat sejumlah pekerjaan yang ditinggalkan Purbaya dan perlu mendapat kepastian keberlanjutannya.
Salah satunya adalah penelusuran perdagangan emas ilegal dan dugaan rantai pasok emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin atau PETI.
Sebelum meninggalkan Kementerian Keuangan, Purbaya telah mengungkapkan penggunaan analisis data LNSW untuk mendeteksi transaksi yang tidak wajar dan menyebut adanya “10 besar” potensi yang dapat didalami lebih lanjut, termasuk melalui pemeriksaan perpajakan setelah identitas badan usaha tervalidasi.
“Sekarang Purbaya sudah pergi. Pertanyaan BCW: bagaimana nasib data ‘10 besar’ itu? Apakah pemeriksaannya tetap berjalan? Apakah DJP sudah menerima datanya? Apakah LNSW terus melakukan pemetaan? Jangan sampai isu besar dibuka kepada masyarakat, kemudian hilang bersamaan dengan pergantian pejabat,” kata Jimmy.
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan setelah DJBC dan aparat penegak hukum mengungkap rangkaian penyelundupan emas dan menyampaikan bahwa akumulasi sekitar 330 kilogram emas telah dicegah keluar Indonesia hingga 14 September 2026.
BCW menegaskan belum terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa “10 besar” yang pernah disebut Purbaya mempunyai hubungan dengan jaringan penyelundupan emas yang sedang ditangani aparat.
“Tetapi negara mempunyai kemampuan untuk menguji datanya. Follow the gold, follow the money, follow the tax. Telusuri asal emas, aliran uang dan kewajiban perpajakannya.”
Perombakan Bea Cukai Juga Harus Jelas
