MEDIASINERGI.CO
PINRANG – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pinrang dengan agenda penyampaian secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 sekaligus penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pinrang, Senin (9/11).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pinrang H. Nasrun Paturusi dan dihadiri Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, S.IP., M.Si, Unsur Forkopimda, Pimpinan dan unsur anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Sekretaris Daerah kabupaten Pinrang A.Calo Kerrang, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat dan pihak terkait lainnya.
Wakil Bupati Sudirman Bungi mengungkapkan bahwa pengajuan Ranperda APBD merupakan bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Regulasi tersebut mengamanatkan kepala daerah mengajukan rancangan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Lebih lanjut, Wabup Sudirman memaparkan bahwa estimasi pendapatan daerah Kabupaten Pinrang pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp1,2 triliun atau meningkat sekitar Rp58 miliar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
Peningkatan tersebut bersumber dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah lebih dari Rp13 miliar serta pendapatan transfer yang meningkat lebih dari Rp45 miliar.
Sejalan dengan proyeksi pendapatan, belanja daerah juga direncanakan berada pada angka lebih dari Rp1,2 triliun dengan peningkatan sekitar Rp58 miliar dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan estimasi tersebut, struktur APBD dirancang dalam kondisi berimbang, tanpa defisit, dengan pembiayaan daerah berada pada posisi nihil.
Menurut Wabup Sudirman, peningkatan struktur anggaran ini harus diikuti dengan perencanaan yang cermat dan pengalokasian belanja berdasarkan skala prioritas.
Dengan begitu, setiap anggaran yang dikeluarkan tidak sekadar menjadi pemenuhan kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi benar-benar diarahkan untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wabup Sudirman berharap pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara konstruktif dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Hal ini dinilai penting agar APBD yang nantinya ditetapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga sektor-sektor lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. (Tan)
