Home / Advertorial / Sulsel / Wajo

Senin, 9 September 2019 - 13:56 WIB

Tolak Kenaikan Iuran BPJS, AMIWB Datangi DPRD Wajo

MEDIASINERGI.CO WAJO — Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB) mendatangi DPRD Wajo untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan rencana kenaikan iuran BPJS pada awal tahun 2020 mendatang. Aspirasi ini diterima oleh anggota DPRD Wajo H.Agustan Ranreng, H. Mustafa dan H. Sainudddin Senin, 9 September 2019.

Presiden AMIWB Herianto Ardi dalam aspirasinya mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS sangat memberatkan, pasalnya kenaikannya sebesar 100 %. Dimana kelas 1 dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu sedangkan kelas 2 dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu.

Baca Juga:  Berbagi, Polres Wajo Bagikan Ratusan Nasi Kotak

Pada hal kata dia, UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Intinya kami sangat menolak kenaikan iuran BPJS karena kesehatan adalah layanan sosial dasar, dan negara harus hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima karena kalau hanya mengatasi defisit bukan solusi menaikkan iuran karena diindikasikan pengelolaan BPJS bermasalah,” tegasnya.

Baca Juga:  Adnan Purichta Lantik 118 Pejabat Lingkup Pemkab Gowa

Pada kesempatan itu, Herianto Ardi mengungkapkan, hanya satu daerah yang ada di Sulsel menaolak BPJS yakni Kabupaten Gowa. “Kami sangat mengapresiasi bupati gowa karena satu-satunya daerah di Sulsel yang menolak BPJS dan menggunakan Jamkesda dalam pelayanan kesehatan di masyarakat yang hanya bermodalkan foto copy ktp dan KK sudah menikmati fasilitas kesehatan gratis,” ujarnya.

Share :

Baca Juga

Sulsel

Wali Kota Munafri Dampingi Menag RI Canangkan Gerbang Moderasi Indonesia Pertama di Makassar

SOPPENG

Mutasi Besar-besaran, Bupati Soppeng Lantik 222 Pejabat

Sulsel

Kota Makassar Dapat 30 Kuota Revitalisasi Sekolah, Achi Soleman: Sekolah di Kepulauan Sangkarrang Jadi Perhatian

Sulsel

Munafri Minta Nobar Piala Dunia 2026 di 15 Kecamatan, Hadirkan Pemberdayaan PKL

Sulsel

Munafri Minta Nobar Piala Dunia 2026 di 15 Kecamatan, Hadirkan Pemberdayaan PKL

Sulsel

Sembilan Fraksi Setujui Ranperda APBD 2025, Bupati Daeng Manye: Kolaborasi Hadapi Keterbasan Anggaran

SOPPENG

Arisan PKK Soppeng Jadi Wadah Edukasi Pencegahan Perdagangan Orang

SOPPENG

Ranperda APBD 2025 Soppeng Ditetapkan Jadi Perda