MEDIASINERGI.CO WAJO — Dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dan percepatan penyelesaian tunggakan PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Wajo menggelar sosialisasi penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah di Ruang Pola Kantor Bupati, Jumat (13/10/2023).
Kegiatan sosialisasi yang dibuka Bupati Wajo H. Amran Mahmud dihadiri, Kapolres Wajo AkBP Fatchur Rochman, Dandim 1406 Wajo Letkol Inf Wahyu Yunus, Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Ramdoni, Sekda Wajo Armayani,Kepala BPKPD Wajo H. Dahlan, Para Camat, Kades dan Lurah.
Bupati Wajo H. Amran Mahmud mengatakan, kegiatan sosialisasi ini, tentunya sebagai upaya yang terus dilakukan untuk bagaimana mengakselerasi seluruh potensi-potensi pendapatan daerah.
Menurut Ketua DPRD PAN Wajo ini bahwa semua program pembangunan daerah dapat lancar dan terealisai dengan sebaik-baiknya kalau potensi-potensi pendapatan akan terus diperbaiki dan terkelola dengan baik
“Yang paling utama bagaimana kita dapat terus saling berkolaborasi, bersinergi, saling mendukung dan mensurport semua stake holder dan pemangku kepentingan dalam menata kelola pendapatan daerah,” ujar Amran Mahmud.
Amran mengungkapkan bahwa tidak bisa dipungkiri, semua kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini tentunya bersumber dari pendapatan daerah yang salah-satunya dari PBB-P2. “Saya harapkan di tahun 2023 agar pengelolaan penerimaan daerah di kabupaten wajo lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan sarana digitalisasi termasuk layanan transaksi non tunai agar akuntalibilitas transparansi penerimaan daerah dapat lebih baik,” tandasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Wajo menghimbau kepada seluruh camat, lurah dan kepala desa untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 sebelum memasuki batas jatuh tempo di bulan November 2023.
“Saya juga harapkan agar menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar hukum dalam hal pengelolaan uang pajak yang diterima dari masyarakat,” harapnya.
Sekda Wajo Armayani mengharapkan kepada camat, lurah dan kepala desa untuk meningkatkan intensitas proses penagihan. “Lakukan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat agar menyelesaikan pembayaran pajak PBB-P2 dapat dilaksanakan sebelum batas jatuh tempo berakhir,” haarapnya.
