MEDIASINERGI YOGYAKARTA — Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Wajo melakukan studi tiru di Daerah Istimewa Yogyakarta, 30 Oktober – 2 November 2023. Instansi yang dituju adalah Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Wajo yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Wajo menjelaskan bahwa studi tiru tersebut dimaksudkan sebagai upaya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait pembangunan KLA di Kota Yogyakarta untuk selanjutnya diadopsi dan diimplementasikan di Kabupaten Wajo.
KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara holistik dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak
Ada lima klaster yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan KLA yang disebut dengan konvensi anak. Klaster tersebut meliputi (1) Hak sipil dan kebebasan; (2)Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) Kesehatan dan kesejahteraan; (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta (5) Perlindungan khusus. Dari kelima kluster tersebut, ada 24 indikator penilaian KLA yang menjadi kunci dalam pengukuran penyelenggaraan KLA.
Keberhasilan Kabupaten Wajo meraih prestasi KLA Pratama beberapa waktu lalu, menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan KLA di Kabupaten Wajo. Untuk diketahui, apresiasi pemerintah pusat atas komitmen dan keseriusan daerah dalam menghadirkan wilayah yang aman bagi anak terdiri atas beberapa kategori, yaitu kategori Pratama, Madya, Nindiya, hingga Utama.
“Sebagai tindak lanjut dari hasil studi tiru tersebut, maka kami merekomendasikan agar dilakukan penguatan kelembagaan berupa penyusunan regulasi yang dapat mengawal pembangunan KLA di Kabupaten Wajo,” ujar Ketua Gugus Tugas KLA, Andi P. Rukka, saat ditemui di ruang kerjanya.
Penguatan kelembagaan menjadi penting agar dapat terbangun sistem perencanaan, penganggaran dan monev KLA yang lebih komprehensif dalam menjamin keberlangsungan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Wajo. Hal ini juga perlu didukung dengan pelibatan para pemangku kepentingan, yaitu organisasi masyarakat dan dunia usaha.
“Salah satu komitmen yang kami bangun untuk keberlangsungan KLA di Kabupaten Wajo adalah melaksanakan Kelana atau Kecamatan Layak Anak pada 2024 mendatang.” Pungkas Andi P. Rukka.(Advertorial)
