Home / Nasional

Rabu, 16 Oktober 2019 - 08:55 WIB

Amankan Pelantikan Presiden, 30 Ribu Personel TNI-Polri Disiagakan

MEDIASINERGI.CO JAKARTA — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan aparat TNI dan Polri yang disiagakan untuk mengamankan seluruh rangkaian prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mencapai 30 ribu personel.

“Insya Allah, aparat TNI dan Polri yang berjumlah 30 ribu orang lebih siap mengamankan seluruh rangkaian prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta seperti yang dilansir antaranews.com Selasa (15/10).

Baca Juga:  Dewan Pers Kenang BJ Habibie sebagai Tokoh Kemerdekaan Pers

Menurut dia, personel sebanyak itu akan disebar untuk menjaga di setiap sudut Ibu Kota, terutama untuk menjaga Istana Kepresidenan, Gedung DPR-MPR, kediaman presiden dan wapres terpilih, dan sejumlah jalur yang akan dilalui dalam prosesi pelantikan.

Baca Juga:  Hadiri Peringatan Bhayangkara ke-77, Danny Pomanto: Wujud Sinergitas Pemkot Makassar dan TNI-Polri Kawal Tahun Politik

Pihaknya pun menegaskan bahwa tidak ada ancaman maupun upaya penggagalan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Hal itu terkuak dari hasil pemeriksaan sementara Densus 88 terhadap 26 tersangka teroris yang ditangkap di berbagai daerah selama rentang waktu 10-15 Oktober 2019.

Share :

Baca Juga

Nasional

Menunggu Titah dari Kalteng, Jalan Keluar Jebakan HPM Tinggi Pasir Kuarsa Kepri

Nasional

Ketum PWI Pusat Pimpin Delegasi Indonesia ke General Assembly CAJ di Kuala Lumpur

Nasional

Pekan Kedua April 2027, Lampung Tuan Rumah HPN dan Porwanas

Nasional

Gema Paskah Nasional 2026, Saat Puluhan Ribu Umat dan Tokoh Bangsa Bersatu di Manado

Nasional

Presiden RI Prabowo Subianto Beri Penghormatan Terakhir Tiga Prajurit TNI Gugur di Misi UNIFIL

Nasional

Menlu Sugiono Ucapkan Belasungkawa atas Gugurnya Prajurit UNIFIL di Lebanon

Jakarta

PWI: Kemerdekaan PERS Bagian dari HAM

Nasional

APKLI Minta Kepala Daerah Moratorium Pemberian Izin Retail Modern