Sementara, Kepala BPS Wajo Syahrir Wahab menjelaskan, program Satu Data ini menjadi jembatan antara kementerian/lembaga bahkan Kab/Kota yang kerap mengalami perbedaan data, misalnya data jumlah penduduk.
Selama ini, kata Syahrir Wahab, antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kerap merilis angka jumlah penduduk yang berbeda. Selain itu, BPS dan Dukcapil memiliki konsep yang berbeda dalam mendefinisikan penduduk. Hal ini tentu menjadi persoalan serius mengingat kebijakan pemerintah yang berbasis data penduduk demikian banyak.
“Selain membangun basis data terpadu, program Satu Data juga memerlukan pembangkit data komprehensif dan menciptakan masyarakat sadar data. Dalam hal ini, SP 2020 menjadi harapan utama dalam membangkitkan data kependudukan. SP 2020 juga berperan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya data kependudukan yang secara kontinyu diperbarui,” ungkap Syahrir Wahab saat berkunjung di Kantor Bupati Wajo awal Februari lalu.
Dia mengatakan, melalui SP 2020, semua penduduk nantinya akan dicacah secara lengkap. Tujuannya mengetahui perubahan jumlah, termasuk komposisi dan perpindahan penduduk. Selain itu, karakteristik kependudukan juga “ditangkap” untuk melengkapi informasi untuk mendukung program Satu Data besutan presiden.(Red-Adv))
Editor: Muh. Hamzah
