Home / OPINI

Sabtu, 21 Januari 2023 - 07:35 WIB

Digital Leadership dan Arah Kebijakan Pendidikan 2023

M Hasan Chabibie Kepala Pusdatin Kemendikbud-Ristek

M Hasan Chabibie Kepala Pusdatin Kemendikbud-Ristek

MEDIASINERGI.CO — Pascapandemi membutuhkan kepemimpinan berbasis digital yang transformatif dan visioner. Inilah yang menjadikan Indonesia sejauh ini berada pada rel yang benar dengan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, politik,dan pendidikan yang terkoneksi dengan perkembangan teknologi digital. Kepemimpinan berbasis digital menjadi penting di tengah transformasi dunia saat ini.

Momentum pascapandemi harus dimanfaatkan untuk mencipta loncatan dalam berbagai bidang dengan fondasi yang kuat dan pijakan kemampuan yang tegas. Lalu bagaimana kepemimpinan bebasis digital (digital leadership) memengaruhi arah kebijakan pendidikan pada 2023 ini?

Dunia pascapandemi membutuhkan adaptasi dan percepatan dalam berbagai bidang. Begitu juga dengan dunia pendidikan yang membutuhkan sosok-sosok pemimpin dalam berbagai levelnya, dari level pusat hingga di sekolah, yang adaptif dengan tantangan zaman dan percepatan teknologi. Digital leadership dibutuhkan untuk mencipta inovasi, membangun kolaborasi, serta memainkan peran yang sangat penting dalam melakukan filter informasi dan selanjutnya ditransformasikan menjadi pengetahuan yang berharga bagi generasi kita.

Kepemimpinan berbasis digital membutuhkan kecerdasan digital serta pentingnya mengenali ‘digital DNA’. Digital leadership mengharuskan kepemimpinan yang fokus pada pemberdayaan, eksperimentasi, kolaborasi data dan kecepatan.

Kepemimpinan berbasis digital ini membangun tim yang berdampak besar pada kinerja yang mendorong peningkatan skills serta kemampuan taktis untuk pengambilan kebijakan (decision making). Selain itu, pemimpin di era ini diharuskan mampu membangun sistem informasi yang real time untuk membantu penguatan analisis untuk pengambilan kebijakan. They expect these teams to start small, iterate, experiment and adapt. They look their business as platform, not just as product and service (Josh Bersin, Harvad Bussiness Review, 2016).

Baca Juga:  Di Balik Pers Indonesia Berduka

Dengan demikian, pemimpin mampu merumuskan program-program yang dikerjakan bukan hanya dalam kerangka bussines as usual, sesuatu yang biasa, tapi juga dalam perspektif yang lebih luas sebagai medium untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Kebijakan pendidikan di Indonesia pada 2023 ini dan masa mendatang juga bertumpu pada kepentingan nasional sekaligus adaptasi terhadap perkembangan global. Perkembangan pascapandemi, resesi global, sekaligus perkembangan keamanan dan diplomasi internasional yang mengalami fluktuasi turut berdampak pada kecenderungan kebijakan pendidikan pada ranah internasional.Di Indonesia, kebijakan pendidikan juga mengacu pada prioritas kebijakan nasional serta menuju pada visi kebangsaan dari pemimpin negara.

Dalam berbagai kesempatan, Mas Menteri Nadiem Makarim menyampaikan bahwa ada lima arah kebijakan pendidikan yang bakal diperkuat pada 2023 ini, yakni
(1) optimalisasi angka partisipasi pendidikan
(2) inovasi riset dan teknologi
(3) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, (4) memajukan dan melestarikan bahasa dan kebudayaan
(5) tata kelola pendidikan dan kebudayaan (Medcom, 13/06/2022).

Pada tata kelola pendidikan dan kebudayaan, termasuk pelaksaan dan implementasi RUU Sisdiknas, sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemda, sistem pemerintahan berbasis digital, serta pengembangan manajemen talenta. Pada konteks ini, kebijakan pendidikan yang berbasis pada pertumbuhan teknologi digital dan informasi strategis menjadi prioritas. Lebih lanjut Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa postur anggaran yang dialokasikan pada 2023 untuk berbagai program prioritas sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam konteks kebijakan dan prioritas anggaran negara.

Baca Juga:  Mengapa Setiap Ganti Menteri, Ganti Program? Penyakit Lama dalam Kebijakan Publik Indonesia

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ada enam kebijakan yang menjadi fokus penggunaan anggaran pada 2023, yakni penguatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, serta pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Pemerintah Indonesia sangat serius dalam meletakkan fondasi ekonomi-politik untuk membangun kesejahteraan dengan prioritas pada penguatan sumber daya manusia serta infrastruktur. Kebijakan-kebijakan dalam ranah pendidikan mendapatkan perhatian utama yang menggerakkan sumber daya manusia Indonesia ke arah yang lebih unggul pada masa mendatang.

Visi Indonesia Emas pada 2045 menjadi prioritas untuk didukung dari berbagai kebijakan strategis dari pemerintah Indonesia. Di ruang publik telah tumbuh kesungguhan untuk membangun sumber daya unggul dengan adaptasi teknologi. Pada momentum Satu Abad Nahdlatul Ulama, organisasi ini juga memprioritaskan transformasi teknologi dengan rangkaian agenda NU-Tech yang mendorong skills warga Nahdliyyin di bidang teknologi sekaligus mendorong munculnya startup.

Share :

Baca Juga

OPINI

Mengapa Setiap Ganti Menteri, Ganti Program? Penyakit Lama dalam Kebijakan Publik Indonesia

OPINI

Bosan Teras Rumah Terasa Gerah? Coba Pasang “Kanopi Hidup” Ini

OPINI

Provokasi di Balik Aksi dan Kontroversi Pernyataan Menteri Agama

OPINI

Mental Muhammadiyah

OPINI

Di Balik Pers Indonesia Berduka

OPINI

Menakar Capain Kinerja 2 Tahun Pemerintahan PAMMASE (2)

OPINI

Hadapi Covid 19, Ada Superhero dalam Media Edukasi Cetak untuk Balita

OPINI

Optimalkan Segera TPKAD