Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo itu masih di angka 170 hingga 180 milyar, namun disitu ada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Jadi harapannya adalah bagaimana BLUD itu bisa maksimal untuk belanja di rumah sakit itu sendiri. Termasuk di Puskesmas itu tahun ini sudah mulai BLUD di 23 Maret lalu,” imbuhnya.
Saat di tanya terkait prioritas APBD Kabupaten Wajo, sembari tersenyum Armayani mengungkapkan, rujukannya adalah dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
“Kan begini, harusnya rujukannya mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD), tetapi ini tidak terlaksana karena belum ada Bupati terpilih,” ungkapnya.
Sekda Wajo ini pun menjelaskan, setelah ada Bupati defenitif barulah bisa memasukkan visi-misi dari Bupati tersebut, untuk menyesuaikan prioritas-prioritas yang di amanahkan nantinya. Dalam penganggaran itu, kalau terdapat utang-utang, maka dahulukan bayar utang.
“Kalau di Wajo, alhamdulillah di tahun 2024, utang BPJS itu sebesar lebih kurang 10 milyar, kita sudah anggarkan dalam perubahan APBD Tahun 2024,”ujarnya.
Mudah-mudahan teman-teman kami di bagian perencanaan bisa lebih menyimak dan berdiskusi terkait kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.
“Apa lagi saat ini semuanya ‘by system’. Sistem SIPD yang ada saat ini masih dalam tahap penyempurnaan, Jadi sering terjadi kendala-kendala”. pungkas Armayani.(jk)
Editor: Manaf Rachman
