MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban umum, kenyamanan warga, serta fungsi ruang publik sebagaimana mestinya.
Melalui langkah penertiban terpadu, Pemkot Makassar, melakukan pembongkaran terhadap sejumlah lapak yang berdiri di atas trotoar dan menutup saluran drainase di beberapa titik kota.
Penertiban tersebut tidak hanya menyasar lapak usaha yang melanggar aturan tata ruang, tetapi juga bangunan liar yang selama ini berdiri tanpa izin dan disinyalir menjadi lokasi “markas” berkumpulnya sejumlah komunitas.
Salah satu adalah lokasi tempat berkumpul sejumlah golongan di sekitar kawasan Pekuburan Panaikang, Jalan Urip Sumoharjo, RT11/RW03.
Lokasi tersebut diketahui kerap menjadi titik berkumpul komunitas waria atau yang juga dikenal sebagai transpuan (transgender perempuan).
Kelompok ini juga pernah disebut dengan istilah bencong, atau banci, sebutan yang bersifat historis maupun populer, meski penggunaannya kini cenderung dihindari dalam konteks resmi.
Keberadaan lapak liar yang dijadikan tempat mangkal atau nongkrong tersebut dinilai telah mengganggu fungsi fasilitas umum dan memicu keluhan warga sekitar, terutama terkait ketertiban lingkungan dan kenyamanan aktivitas masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah kota mengambil langkah tegas dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikasi langsung sebelum proses pembongkaran.
Lurah Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Muthmainnah menjelaskan bahwa penertiban dilakukan oleh tim gabungan kecamatan dan kelurahan, melibatkan RT/RW setempat.
Langkah itu merupakan tindaklanjut dari laporan warga yang resah dengan aktivitas di sekitar lapak tersebut.
“Lapak yang kami tertibkan satu unit. Berdasarkan informasi warga, bangunan itu sudah lama kosong pada siang hari, namun pada malam hari sering ditempati (mereka komunitas) untuk berkumpul,” ujar Muthmainnah, Minggu 15 Februari 2026.
Turut hadir dalam kegiatan penertiban tersebut Camat Panakkukang Syahril, Sekretaris Kecamatan Rendra, Lurah Panaikang Muthmainnah, serta jajaran Ketua RT dan RW setempat.
Kehadiran unsur pimpinan wilayah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam menegakkan ketertiban umum dan memastikan proses pembongkaran berjalan aman, tertib, serta kondusif.
Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan perangkat lingkungan dinilai penting agar setiap langkah penataan wilayah mendapat dukungan masyarakat serta dilaksanakan secara terkoordinasi.
Penertiban ini ditegaskan sebagai bagian dari upaya penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik, bukan ditujukan pada identitas atau latar belakang kelompok tertentu.
