Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap pesan yang terkandung di balik peristiwa tersebut. Pengusiran terhadap pejabat negara di lingkungan kampus dapat dibaca sebagai indikasi menurunnya tingkat kepercayaan sebagian kalangan akademik terhadap pemerintah. Ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi, penegakan hukum, demokrasi, pemberantasan korupsi, maupun berbagai persoalan sosial lainnya dapat menjadi faktor yang memicu resistensi tersebut.
Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali pemerintah gagal mendengar suara kritis dari kampus, maka ketegangan sosial akan terus membesar. Sebaliknya, ketika penguasa bersedia membuka ruang dialog yang jujur dan setara, maka konflik dapat berubah menjadi energi perbaikan bagi bangsa.
Karena itu, peristiwa ricuh di UGM seharusnya tidak berhenti sebagai berita sensasional yang hanya diperdebatkan di media sosial. Peristiwa tersebut perlu dijadikan momentum refleksi bersama. Mahasiswa perlu memastikan bahwa semangat kritik tetap berada dalam koridor intelektual dan demokratis. Sementara pemerintah harus berani melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang menimbulkan ketidakpuasan publik.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari konflik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mengubah konflik menjadi dialog, mengubah perbedaan menjadi gagasan, dan mengubah kemarahan menjadi jalan menuju perbaikan.
Jika kampus dan pemerintah sama-sama kehilangan kemampuan berdialog, maka yang tersisa hanyalah kecurigaan. Dan ketika kecurigaan telah menggantikan dialog, maka demokrasi sesungguhnya sedang menghadapi ujian yang sangat serius. (Benz Jono Hartono)
