MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus bergerak menangani konflik antar warga di wilayah utara kota, khususnya kawasan Kecamatan Tallo, yang sebelumnya sempat dilanda bentrokan antarkelompok pemuda hingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah warga.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memantau situasi. Lewat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, juga memperkuat koordinasi dengan jajaran TNI dan Polri.
Sejak Selasa hingga Rabu dini hari, langkah-langkah pengamanan dan pemantauan intensif terus dilakukan di lokasi rawan bentrokan tersebut. Dan kini, situasi mulai berangsur mereda.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar, Fatur Rahim, mengatakan bahwa seluruh unsur keamanan dan perwakilan pemerintah Kota, bergerak cepat melakukan penyisiran di titik-titik yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan alat perang, sejak malam hingga pagi dini hari.
“Dengan berbagai kegiatan di lapangan, termasuk pembersihan, tadi malam juga dari Polrestabes dan TNI turun semua membersihkan. Dan kami hadir mewakili Pemerintah Kota di lokasi,” ujar Fatur, Rabu 19 November 2025.
“Beberapa tempat terindikasi ditemukan alat-alat perang atau tawuran. Ada samurai, parang, bom molotov, hingga alat pembuat busur. Ini sangat mereduksi potensi perkelahian yang bisa terjadi di lapangan,” sambungnya.
Pemkot Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan serta memastikan warga dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman.
Sembari melanjutkan upaya penyelesaian jangka panjang melalui pendekatan keamanan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
Fatur menegaskan bahwa langkah ini merupakan perintah langsung dari Wali Kota Munafri Arifuddin, yang meminta seluruh pihak bekerja dalam satu barisan.
“Kita bersama tim semua bergerak kolaboratif, pemerintah kota, kepolisian, TNI, termasuk Polda Sulsel. Semua menjalankan perannya masing-masing untuk meredam situasi,” jelasnya.
Setelah keamanan stabil, Pemkot Makassar akan masuk dengan program pembinaan sosial, edukasi, dan pemberdayaan warga.
“Tahap pertama tentu keamanan, itu prioritas Polda dan aparat keamanan. Setelah itu pemerintah masuk dengan edukasi bahaya narkoba, pemberdayaan pekerjaan sesuai karakter warga,” katanya.
