MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memilih jalan yang lebih humanis melalui edukasi dan pendekatan persuasif dalam menata pedagang di setiap kecamatan.
Upaya ini tidak sekadar berorientasi pada penertiban, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa ruang publik, fasum dan fasos, harus dikembalikan pada fungsinya demi kepentingan bersama. Langkah tersebut tampak nyata di Kecamatan Mamajang.
Aparat kecamatan bersama pihak kelurahan sejak jauh hari telah turun langsung melakukan dialog intensif dengan para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas lahan fasilitas umum di kawasan Pasar Pamos, Kelurahan Sambung Jawa.
Pendekatan yang mengedepankan komunikasi ini membuahkan hasil signifikan. Sebanyak 118 pedagang dengan kesadaran sendiri membongkar lapak mereka tanpa harus melalui proses penertiban.
Camat Mamajang, M. Rizal ZR, mengungkapkan dari total 118 pedagang tersebut, sebagian besar telah dipindahkan ke kawasan Pasar Sambung Jawa dan Pasar Senggol untuk tetap melanjutkan aktivitas usahanya secara lebih tertata.
“Total ada 118 pedagang yang terdata dan semuanya membongkar lapaknya secara mandiri tanpa penertiban. Ini hasil dari pendekatan persuasif yang kami lakukan,” ujar Rizal, Selasa 5 Mei 2026.
Pendekatan yang dilakukan bukan sekadar imbauan formal, melainkan komunikasi yang berkelanjutan, menyentuh aspek kemanusiaan dan keberlangsungan ekonomi para pedagang.
Pemerintah kota hadir memberikan pemahaman bahwa penataan ini bukan untuk menggusur, melainkan menata agar aktivitas ekonomi tetap berjalan lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
Sebuah capaian yang menunjukkan pendekatan persuasif mampu membangun kepercayaan sekaligus partisipasi aktif masyarakat.
Tak berhenti di situ, para pedagang juga difasilitasi untuk direlokasi ke tempat yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota melalui PD Pasar. Dengan demikian, roda ekonomi tetap berputar, sementara wajah kota menjadi lebih tertata.
Pendekatan dari Kecamatan Mamajang ini, menjadi contoh bahwa penataan kota tidak selalu harus dilakukan dengan pendekatan represif.
Ketika pemerintah hadir dengan komunikasi yang baik dan solusi yang jelas, masyarakat pun mampu menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.
Lebih lanjut, Rizal menjelaskan dari jumlah 118 kios tersebut, terdapat 13 unit bangunan permanen yang turut dibongkar.
Bahkan, sebagian pedagang telah menempati lokasi tersebut selama kurang lebih 20 tahun, khususnya di sepanjang Jalan Cenderawasih.
“Sekitar 20-an tahun berjualan, dari 118 pedagang tersebut tersebar di beberapa titik, di antaranya kawasan jalan Tanjung Bunga, Tanjung Alang, dan Tanjung Bira,” ungkapnya.
Selain itu, terdapat variasi kondisi para pedagang, sebanyak 16 pedagang diketahui berjualan dari rumah, lima pedagang membuka lapak di depan ruko atau ruang usaha. Dan 23 pedagang sebenarnya telah memiliki tempat di dalam pasar, namun memilih berjualan di bagian depan pasar.
Pedagang yang sebelumnya berjualan di depan pasar, kini diarahkan kembali masuk ke dalam area pasar. Sementara sebagian lainnya direlokasi ke Pasar Senggol agar tetap bisa berjualan dengan nyaman.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya bertujuan menata kawasan agar lebih rapi dan tertib, tetapi juga memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Penataan ini diharapkan menjadi contoh bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat mampu menghadirkan solusi tanpa konflik, sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman.
Pemerintah kecamatan bersama kelurahan juga terus melakukan pendampingan agar para pedagang dapat beradaptasi di lokasi baru.
