Sementara Bupati Wajo H. Amran Mahmud mengatakan, dalam pajak daerah tentu saja prosesnya harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kewajaran sehingga pajak daerah tidak menjasi beban yang memberatkan masyarakat.
“Hal itulah yang mendorong dilakukannya upaya peninjauan kembali tarif pengenaan pajak terhadap sarang burung walet. Guna mendukung efektivitas penerimaan pajak tersebut maka dilakukan sosialisasi dan penilaian terhadap usulan dan masukan dari komunitas pemilik sarang burung walet di 8 kecamatan yang dilakukan bersama Komisi II DPRD Wajo,” ujar Amran Mahmud.
Oleh karena itu, kata orang nomor satu di Bumi Lamaddukkelleng ini, DPRD dan Bupati Wajo sepakat menurunkan tarif pajak sarang burung walet dari 10 persen menjadi 2,5 persen. “Kita berharap dengan tarif pajak yang lebih rendah, dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak,” harap Amran Mahmud.(Red-Adv)
Editor: Muh. Hamzah
