“Yang jelas keluarga pasien tidak perlu pikirkan persoalan biaya, InsyaAllah semua akan kami selesaikan termasuk menguruskan kartu BPJSnya,” ungkapnya
H. Amran Mahmud menjelaskan bahwa adanya kenaikan iuran BPJS tahun ini membuat Pemda tidak bisa mengakomodir semua warga, sehingga pemerintah Kabupaten Wajo menganggarkan dalam bentuk Jamkesda untuk warga atau masyarakat Wajo yang tidak memiliki BPJS/KIS namun masih ada kendala karena tidak bisa dipakai berobat diluar rumah sakit yang ada di kabupaten Wajo,
Makanya itu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Wajo akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari jalan keluar dan solusi jika ada hal-hal seperti ini muncul, dan secepatnya bisa diantisipasi, sehingga warga yang berobat atau dirujuk bisa fokus pada proses penyembuhannya.
“Kepada semua relawan, kami minta untuk fokus membantu perawatan dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan keluarga pasien, juga senantiasa memberikan informasi perkembangan pasien, untuk masalah biaya dirumah sakit nanti pak Sekda yang berkomunikasi langsung dengan pihak rumah sakit,” pungkasnya.(Advertorial)
Editor: Muh. Hamzah
