MEDIASINERGI.CO WAJO — Bupati Wajo H. Amran Mahmud dan Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE menghadiri acara pendampingan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diikuti oleh Kabupaten Wajo, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Wajo, Pinrang, Enrekang dan Luwu Utara di Hotel Claro pada hari Jum’at, 13 November 2020.
Dalam paparannya H. Amran Mahmud menggambarkan berbagai langkah strategis yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dengan perbaikan nyata ke arah reformasi birokrasi di hadapan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Jufri Rahman.
Selain itu, juga dipaparkan beberapa tindaklanjut hasil evaluasi RB dan SAKIP tahun sebelumnya, dan keterkaitannya dengan strategi pemerintah dalam pandemic covid-19 serta progress reform yang telah dilakukan.
H. Amran Mahmud juga memberikan arahan khusus kepada seluruh perangkat daerahnya agar berkomitmen kuat untuk meningkatkan kinerja ke depan. “Komitmen ini melibatkan seluruh aparatur sipil dalam lingkup perangkat daerah untuk bersama-sama mendukung reformasi birokrasi dan kinerja perangkat daerah guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan memberi pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah dan menyenangkan,” ungkapnya.
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Jufri Rahman mengapresiasi Kabupaten Wajo yang lengkap kepemimpinannya hadir di kegiatan ini. “Ini sebagai bentuk komitmen yang kuat dari pimpinan untuk melakukan implementasi RB dan SAKIP lebih baik lagi ke depan dengan melaksanakan program dan kegiatanyang memberikan dampak dan manfaat besar kepada masyarakat,” ujar Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Selatan
Acara pendampingan Implementasi RB dan SAKIP sehari sebelumnya telah dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat.
Dia menekankan, setiap anggaran harus dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan dengan kinerja untuk bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Saya harapkan agar pemerintah kabupaten juga melakukan reformasi birokrasi yang kuat agar mendukung pemerintah provinsi dan nasional secara berjenjang. Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN dan RB Naptalina Sipayung mengatakan bahwa pemerintah provinsi diharapkan dapat membina pemerintah kabupaten dan kota sesuai arahan presiden Joko Widodo agar setiap rupiah yang keluar dari APBN dan APBD harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.(Adv)
Editor: Muh. Hamzah
