Sementara, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, pada kesempatannya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah perkawinan usia anak. Pemerintah, kata dia, sedang dan terus melakukan upaya pencegahan perkawinan anak. Sebab, akan berdampak buruk bagi diri anak secara mental dan fisik serta menjadi salah satu penyebab lahirnya anak stunting.
“Untuk itu, kami mengajak semua pihak dapat bersama-sama melakukan pencegahan perkawinan anak. Hanya kolaborasi, kerja sama, dan sinergi bersama yang membuat perkawinan anak dapat diakhiri,” ucap Bintang Puspayoga.
Menurutnya, perkawinan anak memberikan banyak dampak negatif, mulai dari putusnya pendidikan anak yang bersangkutan, kesehatan, hingga ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya kemiskinan baru atau kemiskinan struktural. Kemudian, potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan orang, serta pola asuh yang salah terhadap anak sehingga seluruh hak anak bisa terenggut. “Mari kita lindungi dan selamatkan generasi penerus bangsa dari perkawinan anak,” tegasnya.
Bintang Puspayoga mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemkab Wajo dalam upaya merespons permasalahan yang menjadi consern nasional, yakni pernikahan anak. Di samping itu, dirinya juga menyampaikan atas sambutan hangat kepadanya selama berada di Wajo. “Kami juga mengapresiasi dan berterima kasih atas penyambutan yang luar biasa dari Pemkab Wajo pada kunjungan kami,” tuturnya.
Rangkaian peringatan HAN dilanjutkan dengan dialog antara Menteri PPPA dengan empat aktor kunci pencegahan perkawinan anak (kepala desa perempuan yang berhasil menurunkan perkawinan anak, tokoh adat berpengaruh, tokoh ulama berpengaruh, dan imam desa). Dilanjutkan penandatanganan komitmen dalam pencegahan perkawinan anak dengan empat aktor tersebut juga dengan para pemangku kebijakan pencegahan perkawinan anak, yakni Bupati Wajo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo, Ketua Pengadilan Agama Wajo, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wajo, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wajo. Ada pula penyerahan penghargaan secara simbolis oleh Menteri PPPA dan Bupati Wajo kepada kepada kepala desa dan lurah yang zero perkawinan anak 2022.
Turut hadir pada kegiatan ini Wakil Bupati Wajo, Amran, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Wajo, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Mirna, Sekretaris Daerah (Sekda) Wajo, Armayani, jajaran kepala perangkat daerah Pemkab Wajo, pimpinan instansi vertikal, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Wajo bersama pimpinan organisasi wanita, camat, kepala desa, dan lurah se-Wajo, serta Forum Anak Daerah dan Forum Genre maupun undangan lainnya.(Saf)
Editor: Manaf Rachman
