Benny menyalahkan pemerintah Indonesia atas penyanderaan Philip. Menurut Benny, insiden ini terjadi karena pemerintah RI terus membiarkan pelanggaran HAM di Papua dan menolak mengizinkan Komisioner HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengunjungi wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Di lain sisi, Panglima TNI Laksamana, Yudo Margono menyatakan penyelamatan Philip tidak bisa langsung dilakukan dengan operasi militer. Namun, mesti dengan cara persuasif.
“Kita masih terus laksanakan bersama TNI dan Polri, bahwasanya ini adalah proses penegakan hukum tidak bisa kita langsung laksanakan operasi militer dan tentunya kita tetap mengedepankan penegakan hukum. Karena ini, orang asing yang disandera KKB dan tentunya kita tetap upayakan dengan cara-cara persuasif,” kata Yudo di Bali, Rabu (22/02/2023).
Yudo juga menyatakan upaya negosiasi telah dilakukan untuk pembebasan pilot Philips dari penyanderaan oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dan juga tokoh agama serta tokoh masyarakat.
“Kita sudah laksanakan dengan negosiasi, kita utamakan dari pemerintah daerah dan juga tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita, tidak bisa menyelesaikan ini dengan cara militer yang langsung diserang dan bukan itu,” ujarnya. (rls)
