MEDIASINERGI.CO BALIKPAPAN — Dalam rangka mendapatkan referensi terkait dengan muatan materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Sarang Burung Walet, Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo telah melakukan kunjungan komparasi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa-Rabu (12-13 November 2019) kemarin.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Andi Senurdin Husaini mengungkapkan, dari hasil komparasi ini, tentu apa yang dilakukan Pemkot Balikpapan berdasarkan pengalaman akan memberikan referensi Pansus dalam pembahasan nantinya, misalnya tarif pajak 10% dari harga jual di pasaran.
“Metode penagihan pajak pada objek pajak dilakukan dengan menempatkan petugas di kecamatan 1 sampai 2 orang, memberikan tugas kelurahan/desa untuk melakukan pencatatan terhadap potensi-potensi yang ada,” ungkap Andi Senurdin.
Dia mengatakan, untuk mendapatkan data yang akurat terhadap besaran nilai jual sarang burung walet, Pemkot Balikpapan meminta objek pajak memperlihatkan bukti penjualan dan akan melakukan klarifikasi di tempat penjualan.
“Ada beberapa regulasi yang terkait dengan pajak sarang burung walet, misalnya ada Perda tentang Pengelolaan dan Pengusahaan burung walet, ada Perwali tentang bangunan gedung burung walet, dan lain- lain. Di Balikpapan, lebih banyak investor dibanding dengan petani burung walet, sehingga mudah dalam penagihan pada objek pajak karena satu orang investor memiliki beberapa tempat sarang burung walet,” jelas Senurdin.
Sementara itu, Ketua Pansus III, Mohammad Ridwan Angka, menuturkan, ada perbedaan karakteristik pengusaha walet yang ada di Wajo dengan di Balikpapan.
“Di Kabupaten Wajo, kata Ridwan, murni petani walet yang membudidayakan walet yang tersebar di 8 kecamatan dengan jumlah lebih 600 Rumah Burung Walet (RBW).
