MEDIASINERGI.CO
SURAKARTA – Perkembangan media sosial telah mengubah cara manusia membangun identitas dan berinteraksi di ruang publik. Kini, nama, foto, dan informasi pribadi seseorang tidak hanya dikenal di dunia nyata, tetapi juga melekat dalam identitas digital yang tersebar di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, X, hingga WhatsApp. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan hukum yang semakin sering terjadi, yakni penyalahgunaan nama dan identitas orang lain untuk membuat akun media sosial palsu.
Fenomena ini bukan lagi sekadar persoalan “iseng” atau candaan digital biasa. Banyak akun palsu dibuat menggunakan nama dan foto orang lain untuk berbagai tujuan, mulai dari penipuan, pencemaran nama baik, impersonasi, penyebaran informasi palsu, hingga manipulasi hubungan sosial. Tidak sedikit korban yang mengalami kerugian psikologis, sosial, bahkan finansial akibat identitasnya digunakan tanpa izin di ruang digital.
Dalam praktiknya, modus penyalahgunaan identitas digital sangat beragam. Ada yang membuat akun palsu menyerupai tokoh publik untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Ada pula yang menggunakan identitas mantan pasangan, teman, atau rekan kerja demi mempermalukan atau membalas dendam. Bahkan, tidak sedikit akun palsu dipakai untuk menipu orang lain dengan meminta transfer uang, menawarkan investasi fiktif, atau melakukan tindakan manipulatif lainnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat sering kali belum menyadari bahwa identitas digital memiliki nilai hukum yang sama pentingnya dengan identitas di dunia nyata. Banyak orang menganggap penggunaan foto atau nama orang lain di media sosial hanya persoalan etika biasa. Padahal dari perspektif hukum, tindakan tersebut dapat masuk ke dalam pelanggaran hak privasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga tindak pidana tertentu apabila menimbulkan kerugian.
Dalam negara hukum modern, identitas pribadi merupakan bagian dari hak yang harus dilindungi. Nama, foto, nomor telepon, maupun informasi pribadi seseorang tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa persetujuan. Ketika seseorang dengan sengaja menggunakan identitas orang lain untuk membuat akun palsu, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap hak privasi dan kehormatan individu.
Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menindak penyalahgunaan identitas digital. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan informasi elektronik yang merugikan orang lain. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga semakin menegaskan bahwa penggunaan data pribadi seseorang harus dilakukan secara sah dan berdasarkan persetujuan pemilik data.
Dalam konteks tertentu, akun media sosial palsu bahkan dapat menjadi sarana tindak pidana lain seperti penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, maupun penyebaran berita bohong. Ketika akun palsu digunakan untuk meminta uang atau menyesatkan masyarakat, maka pelaku tidak lagi sekadar melakukan pelanggaran etika digital, tetapi telah masuk ke ranah pidana.
Persoalan ini semakin serius karena media sosial memungkinkan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan luas. Satu akun palsu dapat memengaruhi reputasi seseorang hanya dalam hitungan jam. Korban sering mengalami tekanan psikologis karena harus menjelaskan kepada banyak orang bahwa akun tersebut bukan miliknya. Dalam beberapa kasus, korban bahkan kehilangan kepercayaan sosial atau mengalami kerugian profesional akibat tindakan pihak lain yang menggunakan identitasnya.
Di sisi lain, budaya digital masyarakat juga turut memperburuk keadaan. Banyak pengguna media sosial mudah mempercayai akun tertentu tanpa melakukan verifikasi identitas. Rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat sering tertipu oleh akun palsu yang menggunakan foto dan nama orang lain secara meyakinkan. Akibatnya, ruang digital menjadi semakin rentan terhadap manipulasi identitas.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menghadirkan kemudahan komunikasi, tetapi juga tantangan baru dalam perlindungan identitas dan privasi. Di masa lalu, penyalahgunaan identitas mungkin membutuhkan pemalsuan dokumen fisik yang rumit. Kini, seseorang cukup mengambil foto dari internet dan membuat akun dalam beberapa menit untuk menyamar sebagai orang lain.
Namun, penegakan hukum terhadap akun palsu di media sosial masih menghadapi banyak tantangan. Identitas pelaku sering sulit dilacak, terutama apabila menggunakan nomor anonim, akun sementara, atau jaringan digital tertentu. Selain itu, banyak korban enggan melapor karena menganggap proses hukum rumit atau merasa kerugiannya tidak cukup besar. Akibatnya, praktik penyalahgunaan identitas digital terus berulang tanpa efek jera yang memadai.
Padahal, perlindungan terhadap identitas digital semakin penting di era masyarakat berbasis teknologi. Identitas seseorang di ruang digital kini berkaitan dengan reputasi, pekerjaan, relasi sosial, bahkan keamanan finansial. Karena hal tersebut, penyalahgunaan nama dan identitas tidak boleh lagi dipandang sekadar kenakalan dunia maya biasa.
Selain penegakan hukum, edukasi literasi digital juga menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat perlu memahami pentingnya menjaga data pribadi dan berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. Pengguna juga harus lebih kritis terhadap akun yang mencurigakan dan tidak mudah percaya pada identitas digital tanpa verifikasi.
Di sisi lain, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memperkuat sistem verifikasi akun serta mempercepat penanganan laporan akun palsu. Penyalahgunaan nama orang untuk akun media sosial palsu bukan sekadar persoalan candaan digital, melainkan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi, identitas, dan keamanan seseorang. Di era digital saat ini, identitas bukan hanya soal nama, tetapi juga kehormatan dan perlindungan hukum. Maka, penggunaan identitas orang lain tanpa izin harus dipandang secara serius agar ruang digital tidak berubah menjadi tempat bebas bagi manipulasi, penipuan, dan perusakan reputasi seseorang. (r)
